TPP ASN Kota Tasik Macet, Begini Kata Wakil Ketua DPRD

Reporter: syindi|
Rabu 10-03-2021,13:00 WIB
TPP ASN Kota Tasik Macet, Begini Kata Wakil Ketua DPRD

INDIHIANG — Belum cairnya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Tasikmalaya menjadi perhatian wakil rakyat. Sebab, khawatir berimbas terhadap pelayanan publik yang tidak optimal ketika pegawai konsentrasi kerjanya berkurang.


Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Muslim MSi mengakui dengan status kepala daerah pelaksana tugas (Plt) wali kota, sejumlah kebijakan strategis mesti mendapat restu pemerintah pusat.

Salah satunya mencairkan TPP yang harus berdasarkan aturan kepala daerah berupa peraturan wali kota (perwalkot). “Iya kita paham kondisinya, gajian telat awal tahun karena harus izin pusat. Pengukuhan telat, juga harus izin pusat. Tapi kalau TPP kan ini di bulan ketiga mereka masih tertunggak, kita khawatir berimbas terhadap kinerja yang output-nya pelayanan publik,” kata Muslim memaparkan kepada Radar, Selasa (9/3/2021).

Ia mengakui mendapat sejumlah laporan dan keluhan, tak berhenti sejak awal tahun. Mulai pengurusan permohonan warga berkaitan administrasi, sampai keluhan lain yang bermuara lambatnya pengukuhan serta gajian pegawai di awal tahun.

“Nah saya pikir setelah gaji cair, pengukuhan berjalan keluhan berhenti. Kok ada saja yang dikeluhkan, seperti ada pegawai di wilayah jam-jam pelayanan sudah tidak di kantor dan lain sebagainya,” ceritanya.

Ia menaksir sekitar 25 persenan ASN terdampak telat pencairan tunjangan, khususnya pegawai-pegawai berkaitan teknis setaraf staf sampai eselon IV. Dia menekankan Pemkot yang membidangi kaitan pencairan tunjangan bisa proaktif berkomunikasi dengan pusat mau pun provinsi, kaitan restu yang sudah diusulkan dalam pencairan TPP.

“Ya kalau eselon II (kepala dinas, Red) mungkin ngaruh tidak ngaruh, tapi yang pelaksana di lapangan, di pelayanan kan rata-rata staf. Mereka sangat berharap adanya tunjangan apalagi kondisi sedang pandemi Covid-19,” keluh politisi PDI-P tersebut.

“Makanya kita imbau proaktif lah, ketika kemarin sempat terdengar operasional dinas juga lambat. Tolong kaitan ini, kalau tidak cepat-cepat cair bisa berdampak lebih luas lagi, kita tidak berharap seperti itu,” sambung Muslim.

Dia menambahkan tidak dapat membayangkan apabila tunjangan pegawai tertunda sampai tiga bulan. Khawatir berdampak terhadap program kegiatan yang sudah dicanangkan pemerintah, terkendala karena pegawainya belum menerima tunjangan.

“Kan kita ketahui pengukuhan terlambat, kalau TPP lambat lagi, khawatir kegiatan ke sananya akan ngaret. Yang seharusnya sudah eksekusi di akhir triwulan pertama, malah tertunda, terutama fisik dan kegiatan bersifat pemberdayaan perlu waktu yang panjang,” analisisnya.

Sekretaris Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya Anang Sapaat menuturkan hal serupa. Ketika operasional dinas yang belakangan baru bisa dieksekusi, karena lambatnya pengukuhan SOTK baru, Pemkot masih memiliki pekerjaan rumah rutin yang tertunda yakni eksekusi TPP.

“Jadi setelah ini cair, ini ada yang belum, setelah ini sudah bisa, ini masih tertunda. Bagaimana mau konsen bekerja para pegawai itu. Mohon proaktif, jangan cuma menunggu,” katanya.

Baca juga : Satgas Pemulihan Ekonomi di Kota Tasik Belum Dieksekusi

Politisi Demokrat tersebut mendorong masing-masing kepala instansi untuk segera menyusun dokumen usulan pencairan. Supaya ketika regulasi yang mengatur TPP diterima daerah, tidak menyita waktu lagi untuk menempuh prosedur pencairannya.

“Jadi jangan tertunda-tunda lah. Sudah tahu kita lambat di awal tahun, harus terantisipasi sehingga keterlambatan tidak kontinyu. Tapi informasi terakhir, katanya waktu dekat ini bisa cair, nah mohon itu dikawal serius oleh pejabat-pejabat yang membidanginya,” tegas Anang.

Sementara itu, salah seorang pegawai eselon IV di salah satu instansi Pemkot mengeluhkan belum cairnya TPP. Sebab biasanya TPP cair paling lambat setiap tanggal 7 di awal bulan.

”Ini sudah hampir tiga bulan belum cair, sebab TPP itu untuk menutupi kebutuhan sehari-hari,” ujarnya kepada Radar.

Dia pun mengaku terpaksa harus mengutang untuk menutupi kebutuhannya. Sebab TPP yang didapatkannya sudah di-plot setiap bulannya. ”Kan pembayaran ini itu harus tetap dibayar, jadi terpaksa saya ngutang dulu ke teman atau saudara,” tuturnya.

Pegawai eselon IV lainnya, menuturkan hal serupa. Ia sampai dijadikan bahan bercandaan di perumahan tempat ia tinggal, oleh pemilik warung dan tetangga. Bahwasannya ASN di Pemkot sekarang sedang prihatin, karena tunjangan tak kunjung cair.

“Sampai diledek-ledek, dan kalau belanja itu dibolehkan utang sama bapak warungnya. Ya bagi kami yang TPP tidak begitu besar, kan lumayan ketika gaji habis dipotong cicilan dan biaya sekolah anak, otomatis TPP menjadi kebutuhan sehari-hari,” keluh dia. (igi)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: