Rutilahu Masih Jadi Persoalan, Pemda Harus Selektif Pilih Penerima
Reporter:
agustiana|
Selasa 09-03-2021,13:13 WIB
SINGAPARNA - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, H Arip Rachman melaksanakan Reses Sidang II Tahun 2020-2021 di wilayah Kota dan Kabupaten Tasikmalaya pada 1-10 Maret 2021.
Berbagai aspirasi pun ditampung dari masyarakat dan menjadi bahan masukan kepada pemerintah provinsi dan daerah.
Kata Arip, sejauh ini dari reses yang sudah dilaksanakan sudah menampung berbagai aspirasi dari masyarakat secara langsung.
Semuanya berkaitan persoalan yang menjadi kendala dan dialami masyarakat. Salah satu aspirasi yang selalu disampaikan di setiap lokasi reses adalah soal kemiskinan, terutama berkaitan dengan rumah tidak layak huni (Rutilahu).
"Ya persoalan rumah tidak layak huni selalu disampaikan saat reses. Masyarakat banyak yang menyampaikan mengharapkan dapat bantuan rutilahu dan meminta penerima bantuan tersebut harus tepat sasaran,” ujarnya kepada Radar.
Kata Arip, hampir di setiap daerah persoalan rumah tidak layak huni selalu mendominasi dan mungkin hal tersebut menjadi pekerjaan rumah yang tidak kunjung selesai di setiap daerah.
"Dalam hal menuntaskan kemiskinan di masyarkat, salah satu langkah awalnya adalah masyarakat memiliki rumah yang layak huni. Sehingga bisa semangat dan fokus dalam meningkatkan perekonomiannya dan tidak berpikir soal rumah yang takut ambruk dan sebagainya," ujarnya, menjelaskan.
Lanjut dia, soal banyak keluhan dari masyarakat bahwa penerima tidak tepat sasaran. Sebenarnnya soal mekanisme atau kriteria penerima bantuan sudah diatur oleh kementerian, pemerintah provinsi dan daerah yang memiliki program tersebut.
“Ya namun masih disayangkan juga banyak penerima yang tidak tepat. Artinya pemerintah harus benar-benar selektif dalam merealisasikan program ini supaya tepat sasaran,” ujarnya.
Menurut Arip, petugas yang mengusulkan harus benar-benar memenuhi kriteria, jangan berdasarkan kedekatan dan asal mengisi data usulan saja.
Karena kalau seperti itu banyak rumah yang benar-benar tidak layk huni sulit terakomodir. “Kalau soal realisasi banyak belum tepat sasaran, saya kira persoaln rumah tidak layak huni ini tidak akan selesai dan bisa semakin banyak lahi jumlahnya,” katanya.
(yfi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: