Khawatir Terjadi Migrasi Pengguna Pertamax ke Pertalite, Jangan Sampai Mirip Kasus Minyak Goreng
Senin 04-04-2022,12:35 WIB
Radartasik.com, Naiknya harga Pertamax, yang mencapai 40 persen, dikhawatirkan menyebabkan migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite. Kondisi itu dipicu kenaikan harga Pertamax yang mencapai 40 persen.
”Saya tidak bisa menyebutkan berapa banyak yang migrasi. Tapi, itu pasti ada,” kata Peneliti Organisasi Riset (OR) Tata Kelola, Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat BRIN Maxensius Tri Sambodo.
Maxensius Tri Sambodo berharap pemerintah bisa mengantisipasi kondisi itu. Jangan sampai Pertalite langka. Sebab, Pertalite menjadi tumpuan kelompok ekonomi menengah ke bawah. Apalagi, sekarang premium semakin sulit didapatkan.
Selama bisa diantisipasi dengan baik, Maxensius Tri Sambodo mengatakan, kenaikan Pertamax tidak akan berdampak besar pada ekonomi. Namun, jika nanti Pertalite langka, kemudian BBM yang tersedia hanya Pertamax, risikonya berdampak ke inflasi.
Masyarakat dengan daya beli yang belum terlalu kuat bakal terdampak. Yang perlu diantisipasi adalah dampak psikologis masyarakat.
Ketika pemerintah mengumumkan harga Pertamax naik, psikologis masyarakat bakal merasa semua bahan pokok ikut naik. Masyarakat kelompok tertentu akan menaikkan harga barang yang dijual. Alasannya, mengantisipasi kenaikan beban biaya yang bakal ditanggung.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengkhawatirkan kenaikan harga Pertamax bakal diikuti dengan kelangkaan suplai Pertalite.
Ujung-ujungnya, pemerintah mengembalikan harga pertalite sesuai dengan harga keekonomian atau harga pasar. ”Sama seperti kasus minyak goreng kemarin,” ujar Trubus.
Sebagaimana diketahui, minyak goreng (migor) kemasan sempat langka beberapa waktu lalu. Tepatnya saat berlaku harga maksimal Rp 14 ribu/liter. Akibat kelangkaan itu, pemerintah mengembalikan harga minyak goreng kemasan ke harga pasar atau keekonomian. Tidak berselang lama, stok minyak goreng kemasan langsung melimpah di ritel modern.
Begitu pula dengan Pertalite nanti, Trubus khawatir sengaja dibuat langka. Kemudian dijadikan alasan untuk menaikkan harga. Karena itu, dia berharap kenaikan harga Pertamax diikuti dengan jaminan pasokan Pertalite.
”Jangan apa-apa kemudian dilarikan ke harga pasar. Masyarakat menengah ke bawah bisa klenger,” katanya.
Pertalite dan LPG 3 Kilogram Akan Menyusul Naik
Belum selesai tekanan yang dirasakan masyarakat setelah kenaikan harga Pertamax, kini muncul sinyal kenaikan lainnya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, rencananya harga Pertalite dan LPG 3 kilogram menyusul naik.
”Overall, yang akan terjadi itu Pertamax, Pertalite, Premium belum, gas yang 3 kilo itu (ada kenaikan, Red) bertahap. Jadi, 1 April, nanti Juli, nanti September. Itu bertahap (naiknya) dilakukan pemerintah,” ujarnya, Jumat (1/4/2022).
Meski begitu, dia belum menyebut secara terperinci wacana kenaikan tersebut. Yang jelas, hal tersebut dipengaruhi situasi memanas akibat serangan Rusia ke Ukraina.
Selain itu, Luhut menilai bahwa penyesuaian harga pertamax terbilang terlambat. Sebab, harga minyak dunia mengalami tren kenaikan sejak lama. Karena itulah, kenaikan harga BBM jenis pertamax sudah harus dilakukan pada 1 April 2022. Keputusan itu diambil demi menyelamatkan keuangan Pertamina imbas mahalnya harga minyak mentah dunia.
Terpisah, Pjs Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial & Trading Pertamina Irto Ginting menuturkan, pihaknya menyerahkan rencana kenaikan harga tersebut pada keputusan pemerintah.
“Penetapan harga BBM subsidi dan LPG subsidi merupakan kewenangan pemerintah, ya,” ujarnya.
Sementara itu, kenaikan harga migor mendorong pemerintah memberikan bantuan langsung tunai (BLT). Presiden Jokowi mengumumkan pemberian BLT minyak goreng untuk 23 juta warga.
BLT tersebut akan diberikan untuk tiga bulan sekaligus dengan jumlah Rp 300 ribu. Jokowi menjelaskan, akibat lonjakan harga minyak sawit di pasar internasional, harga migor memang mengalami kenaikan cukup tinggi.
Karena itu, untuk meringankan beban masyarakat, pemerintah bakal memberikan BLT kepada 20,5 juta keluarga yang masuk dalam daftar penerima bantuan nontunai dan program keluarga harapan (PKH). ”Serta 2,5 juta PKL yang berjualan gorengan,” jelasnya.
Besaran BLT itu mencapai Rp 100 ribu per bulan dengan pemberian di muka untuk tiga bulan. Dengan begitu, bantuan yang diterima Rp 300 ribu untuk April, Mei, dan Juni. (jp)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
