Apdesi Dukung Jokowi 3 Periode, HNW Seharusnya Jokowi Patuhi Janji
Kamis 31-03-2022,07:30 WIB
radartasik.com, JAKARTA — Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) akan mendeklarasikan dukungan Jokowi (Joko Widodo) 3 periode.
Rencana itu ditanggapi anggota DPR RI Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid alias HNW. Menurut dia, pernyataan Apdesi mendukung Jokowi 3 periode salah sasaran.
Dia menegaskan Apdesi seharusnya lebih pekak terhadap situasi masyarakat yang paling mendasar.
Sebelumnya, Apdesi berencana melaksanakan deklarasi mendukung Presiden Joko Widodo alias Jokowi 3 periode.
Deklarasi ini sebetulnya akan dilaksanakan dalam acara silaturahmi nasional yang digelar di Istora Senayan pada Selasa, 29 Maret 2022.
Namun, rencana Apdesi dalam acara yang turut dihadiri Presiden Jokowi dan Luhut Binsar Pandjaitan urung dilakukan.
Konon, Apdesi yang hendak deklarasi dukung Jokowi 3 periode mendapat larangan dari Luhut Pandjaitan.
Makanya, Apdesi berencana akan lakukan deklarasi ke Jokowi 3 periode setelah lebaran Idul Fitri pada April 2022.
Hidayat Nur Wahid menyayangkan kegiatan tersebut. Menurut dia, Apdesi seharusnya berbicara soal persoalan masyarakat saat ini. Misalnya kelangkaan minyak goreng.
”Tadinya diperkirakan Apdesi jumpa Presiden Jokowi untuk minta solusi mengatasi masalah-masalah rakyat di desa seperti minyak goreng, tahu tempe dan telor mahal-mahal harga gabah turun, bawang putih, cabai dan garam masih impor. Eh malah akan deklarasi dukung Jokowi 3 periode,” ujar HNW Rabu 30 Maret 2022 seperti dilansir FIN.
Dia menjelaskan Indonesia adalah negara hukum. Persoalan jabatan presiden 2 periode telah diatur dalam konstitusi. Kemudian, HNW membandingkan sikap Jokowi dengan SBY.
”Indonesia negara hukum. Kepala desa memang boleh sampai 3 periode, tetapi kepala negara (presiden) maksimal 2 periode 5 tahun via pemilu. Begitu ketentuan UUD NRI 1945 pasal 7. Saat presidennya SBY, beliau legowo taati ketentuan 2 periode saja,” ucapnya.
Menurut HNW, Jokowi seharusnya tegas tolak dukungan Apdesi untuk dirinya 3 periode. Sebab itu bertentangan dengan konstitusi.
”Sudah seharusnya presiden penuhi janji-janji kampanyenya untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan seharusnya Presiden juga ajari rakyat untuk taat konstitusi, tidak membiarkan mereka melakukan aksi-aksi yang tak sesuai dengan konstitusi seperti dukungan masa jabatan presiden 3 periode,” ucap HNW.
Dia juga menyatakan Apdesi seharusnya terlibat menyukseskan program Mendagri yang pada tanggal 24 Januari 2022 telah sepakat dengan KPU dan DPR untuk melaksanakan UUD terkait pemilu tetap pada 14 Februari 2024.
”Apalagi Menkopolhukam juga menyatakan tak ada agenda penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden,” tutur HNW. (fin)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
