WhatsApp Membantu Pemerintah AS Mencuri Data Pengguna
Selasa 18-01-2022,11:40 WIB
Radartasik.com, WhatsApp diperintahkan oleh lembaga pemerintah AS untuk memata-matai beberapa warga negara asing, meskipun badan tersebut tidak memiliki bukti bahwa pengguna telah melakukan kejahatan atau bahkan mengetahui nama mereka.
Surat perintah penggeledahan yang baru-baru ini dibuka dari November 2021 menunjukkan bahwa Administrasi Penegakan Narkoba AS (DEA) telah memerintahkan layanan komunikasi milik Facebook untuk memantau tujuh pengguna yang dilaporkan berada di China dan Makau.
Surat perintah tersebut mengungkapkan DEA tidak mengetahui identitas salah satu target, tetapi mengatakan kepada WhatsApp untuk memantau alamat IP dan nomor yang digunakan pengguna yang ditargetkan untuk berkomunikasi, serta kapan dan bagaimana mereka menggunakan aplikasi tersebut ungkap reporter investigasi Thomas Brewster untuk Forbes.
“Sebelumnya, saya pernah melihat kasus di mana pemerintah setidaknya tahu alias atau nama pengguna WhatsApp yang mereka incar. Di sini, mereka menargetkan pengguna WhatsApp China yang tidak mereka kenal. Bukan konten pesan, tetapi metadata mereka yang akan mengungkapkan banyak hal.” Kata Brewster.
Pengawasan tersebut merupakan bagian dari operasi yang menyelidiki impor opioid dari China.
Untuk memerintahkan pemantauan, pemerintah AS hanya perlu menyatakan bahwa “informasi yang mungkin diperoleh relevan dengan penyelidikan kriminal yang sedang dilakukan oleh lembaga itu.” Surat perintah penggeledahan tidak memerlukan bukti kejahatan yang telah dilakukan.
Pihak berwenang dapat mengambil keuntungan dari prosedur longgar tersebut karena undang-undang berusia 35 tahun, Undang-Undang yang disahkan melalui Undang-Undang Privasi Komunikasi Elektronik pada tahun 1986.
Aturan hukum itu memungkinkan penegak hukum untuk menghindari perlindungan Amandemen Keempat terhadap penggeledahan dan penyitaan yang tidak masuk akal oleh .
Forbes juga menemukan bahwa WhatsApp sebelumnya telah diperintahkan untuk memantau empat pengguna di Meksiko, menunjukkan lagi bahwa operasi pengawasan Big Tech pemerintah AS jauh melampaui batas negara.
“WhatsApp menghargai pekerjaan yang dilakukan lembaga penegak hukum untuk menjaga orang-orang tetap aman di seluruh dunia,” perusahaan menyatakan dalam FAQ -nya , menambahkan bahwa mereka “siap untuk meninjau, memvalidasi, dan menanggapi permintaan penegakan hukum dengan hati-hati berdasarkan hukum dan kebijakan yang berlaku.”
Sebuah dokumen bocor dari Biro Investigasi Federal (FBI) tahun lalu menunjukkan bahwa WhatsApp adalah salah satu layanan messenger yang paling bersedia untuk memberikan data kepada otoritas AS.
Dikutip dari Russian Today, bulan ini, militer Swiss melarang WhatsApp, bersama dengan layanan pesaing Signal dan Telegram, dengan alasan masalah perlindungan data. (sal)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
