Sebulan Habiskan Rp 1,4 M untuk Gaji, Direktur Baru RSUD Ditantang Dewan Benahi Persoalan

radartasik.com, INDIHIANG — Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya menekankan jajaran direksi RSUD dr Soekardjo bisa menuntaskan sejumlah pekerjaan rumah, sepeninggal pensiunnya dr Wasisto Hidayat. Direktur baru dr Budi Tirmadi dituntut berakselerasi dalam mendorong pelayanan rumah sakit semakin baik.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Gilman Mawardi menekankan persoalan serius yang rutin menimpa RSUD, salah satunya ketersediaan obat. Hal itu merupakan komponen dasar urusan kesehatan, yang melengkapi kumulasi pelayanan terhadap pasien.“Apalagi sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) komponen itu idealnya tidak boleh miss,” tegasnya usai rapat kerja dengan Dinas Kesehatan dan RSUD dr Soekardjo di ruang rapat komisi, Kamis (6/1/2021).Menurutnya, selama ini komisi IV kerap menerima keluhan soal itu, meski pada akhirnya Pemkot turun tangan secara langsung mengintervensi persoalan tersebut. Seharusnya, dengan status RSUD yang merupakan BLUD dan rujukan bagi daerah sekitarnya, persoalan mendasar semisal obat-obatan bisa tertangani dan terencanakan. “Kita menegaskan untuk menjamin itu aman. Pasien tak perlu mencari sendiri keluar,” tegas Gilman.Politisi Gerindra itu menekankan selama ini RSUD juga sudah memiliki peralatan canggih yang diharapkan bisa mengoptimalkan pelayanan kesehatan masyarakat. sayangnya, lanjut dia, salah satu contohnya alat CT Scan yang sampai saat ini tak kunjung beroperasi.“Maka kami menantang direktur baru untuk menuntaskan itu. Bertahun-tahun pasien lari ke rumah sakit swasta, padahal alat-alat kita canggih tapi tak bisa beroperasi,” tuturnya.“Termasuk urusan SDM yang kelihatannya dipandang terlalu gemuk. Kalau memang kondisinya begitu, kami minta sederhanakan secara proporsional, tetapi smoth tuntaskan kondisi itu. Tidak sebatas keluarkan orang dari sana, tapi ada solusi juga,” sambung Gilman.Anggota Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, H Badruzzaman menambahkan jajaran direksi rumah sakit mesti mulai menginventarisasi permasalahan. Dimana ketersediaan obat harus terantisipasi, berikut merasionalkan atau efektif efisienkan belanja yang bisa ditunda.“Kami minta fokus ke layanan dasar seperti ketersediaan obat dan peralatan dioperasionalkan. Tadi dari rumah sakit menyampaikan juga persoalan SDM, disinyalir tidak proporsional. Mohon itu dianalisa, supaya ketika memang dirasa gemuk, bisa diinventarisasi kembali,” katanya.Merespons hal tersebut, Direktur RSUD dr Soekardjo dr Budi Tirmadi bertekad menindaklanjutinya dengan penataan dan pembenahan internal terlebih dahulu. Prioritaskan peningkatan fungsi pelayanan dan efisiensi belanja.“Komponen rumah sakit layak itu, perlu ditunjang SDM kompeten, sarana prasarana memadai. Nah kita akan secara bertahap, supaya goal-nya pasien berobat nyaman, lengkap obatnya, lengkap juga peralatan medisnya,” kata Budi.Ia mengakui saat ini rumah sakit berpelat merah itu mengalami over SDM. Idealnya, berdasarkan perhitungan kasar dari lembaga independen, RSUD kelebihan pegawai sekitar 200-250 orang. Namun, lanjut dia, pihaknya belum menelaah titik gemuknya di bagian mana saja. “Sebab, tenaga tertentu sebetulnya kita masih kekurangan, seperti dokter spesialis, kalau perkiraan kami kelebihan itu di fungsional umum, tenaga yang tidak memiliki keahlian tertentu yang pada saat rekrutmennya tanpa melalui tahapan seleksi,” analisisnya.Ia akan memprioritaskan urusan itu terlebih dahulu, supaya ke depan rekrutmen pegawai bisa sesuai standar profesional sehingga SDM yang bertugas di RSUD benar-benar tenaga kompeten dan dibutuhkan. Lewat upaya tersebut, diharapkan bisa semakin mendekatkan manajerial rumah sakit lebih profesional, efektif dan efisien. “Kita akui BLUD yang sehat itu bisa gunakan pendapatan untuk operasionalnya sendiri. Kondisi kami belum ke sana, ditandai dengan apa yang kami hasilkan dari pendapatan terjadi selisih dengan apa yang dikeluarkan,” kata Budi mencontohkan.Mantan wakil direktur bidang pelayanan itu, mencontohkan salah satu faktor penyebab operasional rumah sakit bengkak yakni SDM. Dimana pembiayaan gaji saja, dalam satu bulan menghabiskan cost Rp 1,4 miliar untuk jumlah pegawai di angka 1.400an orang, yang 600 diantaranya non-ASN. “Kita akan analisa mana kelebihan beban kerja dan mana kebanyakan SDM, kebanyakan kan pegawai tidak tetap jadi kita bisa diputus pada akhir tahun, ketika proses selanjutnya akan kami rekrut lewat seleksi,” strateginya. (igi)

Sumber: