Tolak Beras yang Tak Layak, Dewan Temukan E-Warong Jadi-Jadian

radartasik.com, PURBARATU — Wakil rakyat di DPRD Kota Tasikmalaya mendesak pihak-pihak yang terlibat dalam pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) lebih profesional. Menyikapi adanya temuan komoditas tak layak konsumsi yang mencuat belakangan ini.

Hal itu ditegaskan usai mereka mengecek ke sejumlah titik e-warong dalam mendistribusikan bantuan tersebut ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM).Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Dede Muharam menuturkan di Kecamatan Purbaratu pihaknya menemukan adanya e-warong jadi-jadian atau dadakan. Dimana sehari-harinya pengelola usaha tersebut bukanlah warung regular yang berjualan sembako secara rutin. “Maka wajar, ketika mendistribusikan bantuan pangan, tidak terkroscek. Alhasil saat diterima KPM, kondisi bantuan tidak memuaskan dan malah dikembalikan,” kata Dede usai inspeksi mendadak di Kecamatan Purbaratu, Selasa pagi (4/1/2021).Menurut dia, selain ditemukan beras berwarna kuning, juga ada beras yang di dalamnya terdapat belatung.Jelas tidak layak dan wajar apabila ditolak penerima manfaat, lantaran bantuan yang sejatinya untuk meringankan bisa berisiko meracuni.“Namun tadi kita cek benar, sudah diretur dan pihak supplier mengganti dengan beras yang biasanya.Ternyata betul, isu di media massa, media sosial, fakta di lapangan terjadi seperti itu. Banyak yang tidak layak,” tegas politisi PKS tersebut.Sementara di Kecamatan Indihiang, ditemukan adanya keluhan akan kualitas komoditas pangan berupa ayam. Ditaksir sudah tidak layak apalagi setelah dicek, terkandung 17 jenis bakteri yang membahayakan ketika dikonsumsi.“Maka kami besok (hari ini, Red) akan mengundang rapat dengar pendapat mulai dinas, perbankan dan pihak-pihak yang terlibat dalam pendistribusian BPNT. Mengklarifikasi siapa yang bertanggungjawab apabila kondisinya sudah begitu, terutama berdampak bagi penerima yang berisiko mendapat bantuan tidak sehat,” ujar Dede.Dia menekankan supplier atau penyedia komoditas pangan yang memenuhi kebutuhan e-warong harus yang profesional. Supaya ke depan tidak terjadi lagi fenomena komoditas pangan tidak layak diterima KPM.“Kita sudah sering sekali mendengar itu, seolah tidak ada solusi konkret. Maka, kita mendesak dengan tegas, apabila penyedia komoditasnya tidak qualified atau berisiko seperti kemarin, ditinjau lagi. supaya ke depan tidak ada lah keluhan warga kecil tentang bantuan yang ia terima,” keluhnya.Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Ahmad Junaedi Sakan mengakui kondisi tersebut menuntut pihak pendamping program stakeholder di wilayah. Melakukan pengawasan dengan ekstra ketat. Termasuk, bagi e-warong didesak memilih penyedia komoditas yang bonafit, profesional dan bertanggungjawab. “Jadi tolong ini bantuan berupa program yang tujuannya baik. Meringankan beban publik terutama kalangan kecil, jangan orientasi keuntungan saja dan kesampingkan kualitas, tetapi harus disadari ini program warga kurang mampu yang tujuan baik dan bisa dimanfaatkan sebaik mungkin,” beber politisi PKB itu.Terpisah, Kepala Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Hendra Budiman mengakui sedari awal pihaknya sudah menekankan baik Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) proaktif dalam mengawasi proses pendistribusian dan quality control setiap bahan komoditas yang akan diterima KPM.“Meski secara kewenangan kita tidak bisa direct mengintervensi akan komoditas, jenis atau beragam hal berkaitan itu. Tetapi kita sudah tegaskan dari awal, ketika barang yang diterima KPM tidak layak, tolak saja. TKSK fasilitasi itu, supaya diganti oleh e-warong dengan komoditas yang layak,” tegas Hendra.Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Muslim menjelaskan Komisi IV akan diminta fokus mengawal proses pendistribusian bantuan pangan non tunai (BPNT). Dimana, Jumat (30/12/2021), pendistribusian komoditas beras yang diterima warga Kecamatan Purbaratu, dikembalikan ke agen atau suppliernya.Pengembalian dilakukan mengingat kualitas beras yang dirasa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kurang layak, dan akhirnya bantuan yang baru diterima itu diminta untuk diganti kualitas lebih baik. “Kita minta perbaikan soal kontrol semacam ini, perlunya agen yang jelas dan bonafit dalam menangani penyediaan komoditas BPNT,” tegas Muslim saat menghubungi Radar, Minggu (2/1/2021).Menurutnya, keluhan semacam ini sudah lama tidak muncul ke permukaan, namun kembali mewarnai proses pendistribusian bantuan bagi warga kurang mampu. Ia menegaskan perlunya tim atau pemantauan khusus dalam urusan pendistribusian bantuan.“Itu nyaris semua kelurahan di Purbaratu dilakukan pengembalian. Tolong ini dikawal serius pihak-pihak terkait agar tidak ada lagi persoalan seperti ini sampai mencuat ke publik,” tegas Ketua DPC PDIP Kota Tasikmalaya tersebut.Terpisah, Ketua Gerakan Mahasiswa Peduli Tasikmalaya (Gempita) Idham Ansori menegaskan perlunya pertanggungjawaban terkait beras yang tidak layak konsumsi. Transparansi anggaran bantuan, timbangan dan juga jenis serta kualitas komoditas pangan yang dibagikan kepada warga.“Kami kecewa, sebab ini menimpa warga kecil yang awalnya menanti-nanti bantuan datang, setelah tiba malah seperti itu (dikembalikan, Red) miris,” keluhnya.Ia meminta pemkot dan DPRD mengevaluasi supplier pengadaan komoditas pangan di kelurahan tersebut. Kemudian memanggil pihak-pihak terkait untuk dilakukan evaluasi. “Supaya tidak lagi terjadi persoalan semacam ini, seolah beras atau komoditas pangan untuk warga tidak mampu, disamakan dengan pakan ternak,” tegas aktivis mahasiswa itu. (igi)

Sumber: