Alokasi Anggaran untuk Pilkada Dinilai Minim

“Ada peningkatan kebutuhan anggaran, karena ada beberapa peraturan baru, khususnya Peraturan Menteri Keuangan terkait honorarium tingkat Adhoc mulai PPK, PPS, KPPS dan PPDP mengalami kenaikan,” kata dia.Pihaknya merinci, dari alokasi anggaran Rp 14 miliar itu, Rp 9,3 miliar untuk KPU Banjar, Rp 2,4 miliar untuk Bawaslu Kota Banjar dan sisanya Rp 2,3 miliar untuk kebutuhan pengamanan.“Kita sudah melakukan pemetaan. Dari anggaran sebesar Rp 9,3 miliar itu, Rp 5 miliarnya sudah untuk honorarium. Kalau kita paksakan dengan anggaran sebesar itu tetap nggak cukup. Kami sudah membuat simulasi berdasarkan angka tersebut sesuai dengan rencana kebutuhan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan KPU,” kata Danial.Danial meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Banjar kembali menggelar rapat untuk menghitung kembali kebutuhan Pilkada 2024 sesuai kebutuhan dan menghasilkan anggaran yang ideal.