Dana Pilkada Kota Banjar 2024 Masih Belum Final
Kamis 30-12-2021,19:40 WIB
Radartasik.com, BANJAR - Panitia Khusus (Pansus) XXIV DPRD Kota Banjar membahas Raperda pembentukan dana cadangan daerah untuk pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar pada 2024 mendatang. Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang Paripurna DPRD Kota Banjar, Kamis (30/12/21) mengemuka soal perlunya kesepahaman bersama sebab belum ada kesepahaman jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk Pilkada 2024 mendatang.
"Apa yang diusulkan KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu wajib dipenuhi oleh pemerintah," kata Ketua Pansus XXIV DPRD Kota Banjar Cecep Danu Sofyan, kepada radartasik.com.
Cecep menilai, kondisi keuangan daerah saat ini defisit anggaran. Ini tidak berbeda dengan daerah-daerah lain, namun hal tersebut bukan menjadi alasan. “Maka di sinilah perlu dilakukan pembahasan secara bersama. Sehingga menghasilkan kesepahaman bersama,” tambahnya.
Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Banjar Tri Pamuji Rudianto memastikan pembahasan Raperda ini bisa selesai pada triwulan pertama 2022. Untuk itu dirinya meminta proses birokrasi Pemerintah Kota Banjar diperbaiki agar lebih baik lagi.
"KPU dan Bawaslu harus proaktif melakukan pendekatan ke Pemkot Banjar. Harus ancang-ancang dari sekarang, jangan sampai telat dibahas di dewan," sarannya.
Sebelumnya, KPU Kota Banjar mengajukan anggaran Rp 30 miliar untuk pelaksanaan Pilkada 2024 mendatang. Namun hasil sharing dengan Provinsi Jabar, Pemkot Banjar hanya menyediakan lebih kurang Rp 14 Miliar. Anggaran sebesar itu terdiri dari 9,3 miliar untuk KPU, 2,4 miliar untuk Bawaslu dan 2,3 miliar untuk pengamanan.
"Bukan kecewa, tapi yang jadi pertanyaan kita, jika nilai Rp 9,3 miliar untuk KPU, maka banyak kegiatan inti yang tidak bisa didanai," kata Ketua KPU Kota Banjar Dani Danial Mukhlis.
Dani menganggap harus ada angka ideal menurut kewajaran, karena harus menyediakan penganggaran untuk advokasi hukum. "Saya kira banyak item (tahapan) yang perlu diperjuangkan, demi kelancaran Pilkada 2024 mendatang," imbuhnya.
Hal yang sama disampaikan Ketua Bawaslu Kota Banjar Irfan Saeful Rohman. Pihaknya bakal kesulitan jika harus mengandalkan anggaran 2,4 miliar. "Tentu kami merasa kebingungan dan gelisah jika anggaran untuk Bawaslu masih tetap diangka tersebut (Rp 2.4 miliar)," tuturnya. Pihaknya juga memahami kondisi saat ini, namun harus ada pertimbangan bersama dan perencanaan secara matang.
Sementara Asda 1 Pemkot Banjar mewakili Sekda, Nur Sa'adah menyebutkan, penganggaran tentunya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. "Dana cadangan ini sebenarnya tabungan kita, tapi tetap ada perhitungan yang pasti, sehingga tidak memberatkan Pemkot Banjar," jelasnya.
Untuk membahas lebih lanjut, pihaknya bakal menggelar rapat khusus terpisah baik dengan KPU dan Bawaslu. (anto sugiarto/radartasik.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
