“Alhamdulillah tahun ini pun, kami melalui Bidang Permukiman merealisasikan sejumlah pendirian MCK dan IPAL komunal. Salah satunya kita bangun di areal ponpes Al Hikmah Tamansari yang diharapkan bisa bermanfaat baik bagi para santri dan warga sekitaran pondok,” ujar Kepala Dinas PUTR Kota Tasikmalaya H Dudi Mulyadi ST MSi.
Menurut dia, meski para santri yang menimba ilmu agama, tidak semua warga Kota Resik namun akses sanitasi dan pencemaran lingkungan berdampak luas bagi kualitas air tanah warga sekitar.
Maka dari itu, lanjut dia, pihaknya berkoordinasi dengan Satuan Kerja (Satker) Provinsi Jawa Barat termasuk Kementerian Agama (Kemenag) dalam mendorong akses sanitasi yang layak bagi sejumlah pesantren setiap tahunnya.
“Termasuk ini juga mengatrol indikator capaian Open Defecation Free (ODF), dimana warga terus kita fasilitasi sarana jamban dan sanitasinya agar tertib dalam mendukung Kota Tasikmalaya menuju kota sehat,” harap Dudi.
Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini mengakui kualitas air tanah sangat dipengaruhi pengelolaan air limbah baik dari lingkungan warga, industri sampai perusahaan.
Maka, setiap tahunnya melalui bidang tersebut Pemkot terus membenahi supaya pencemaran kualitas air tanah masyarakat ditekan.
“Alhamdulillah dari beberapa titik yang setiap tahunnya direalisasikan, dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Kami memohon maaf apabila tidak bisa sekaligus seluruh wilayah kota dibenahi, namun secara bertahap akan kita kejar realisasi menuju 100 persen sanitasi layak,” tekadnya.
Kepala Seksi Sanitasi Dinas PUTR Kota Tasikmalaya H Yayan Nurpatoni menuturkan, tahun ini pihaknya merecovery sejumlah kegiatan di Tahun Anggaran 2020 yang terdampak refocusing.
Kegiatan di seksi sanitasi yang sangat mengandalkan Dana Alokasi Khusus (DAK), cukup mempengaruhi realisasi kegiatan dalam memberikan layanan sanitasi layak bagi masyarakat.
“Namun, alhamdulillah di Tahun 2021 ini kami mengalokasikan Rp 4,8 miliar untuk merealisasikan pendirian septic tank individual, MCK komunal dan IPAL yang disambung ke rumah-rumah warga di 8 lokasi,” tuturnya.
Ke-5 lokasi diantaranya, jelas Yayan, tersebar di lingkungan masyarakat sementara 3 lainnya di lingkungan warga yang berada di kawasan pondok pesantren.
Program pembangunan kolaborasi warga dan pesantren tersebut, didanai APBN yang dilaksanakan Satker dari Pemprov Jawa Barat. Dimana, 20 pesantren masing-masing dianggarkan sekitar Rp 200 juta untuk mendirikan akses sanitasi layak.
“Dari APBD sendiri kita siapkan Rp 700 juta untuk mendirikan di 7 lokasi. Membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan IPAL komunal, dimana setiap titiknya bisa digunakan untuk 5-10 KK,” rinci Yayan.
Dia menceritakan sejauh ini realisasi target dalam pencapaian akses sanitasi masyarakat yang layak, selalu terpenuhi setiap tahunnya.
Di Tahun 2020, pihaknya ditarget merealisasikan 60,54 persen akses sanitasi layak terpenuhi, nyatanya realisasi di lapangan tembus di angka 60,49 persen.
Sampai dengan akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berakhir di Tahun 2022 mendatang, pihaknya ditarget merealisasikan 61,59 persen akses sanitasi warga layak.
“Diharapkan upaya itu bisa terpenuhi agar risiko pencemaran kualitas air tanah bisa ditekan, sebelum pertumbuhan penduduk semakin pesat dan pembangunan semakin padat. Mohon juga dukungan dari berbagai pihak terkait, bisa turut serta memberi dukungan dan sinergitas, merealisasikan akses sanitasi masyarakat semakin layak,” tuturnya.
(red)