Pegiat Pariwisata Ancam Aksi Turun Jalan, Ini Respon Pemprov Bali
Jumat 17-12-2021,04:00 WIB
Radartasik.com - Ancaman para pegiat pariwisata di Bali untuk menggelar aksi turun ke jalan langsung mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali. Pemerintah di Bali pun dikatakan memahami betul terkait keluhan warganya terkait pariwisata.
Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra pada Kamis (16/12/2021). "Tentu bisa kita pahami, Gubernur sangat memahami, satu perasaan lah antara pelaku pariwisata dengan pemerintah provinsi Bali, bagaimana pariwisata bisa bergeliat kembali," sebutnya.
Dewa Indra juga mengingatkan, perlunya kewaspadaan menghadapi varian baru Covid-19 supaya tidak sampai ke Bali. Karena varian ini bisa mempercepat penularan Covid-19.
"Maka dari itu, dengan kebersamaan mengatasi Covid-19 ini dengan pembatasan-pembatasan, mudah-mudahan varian baru tidak datang ke Bali, Covid-19 bisa kita kendalikan, dan kerana itu perekonomian bisa bergerak pemulihan ekonomi," ucapnya.
Diketahui sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster sempat meminta komponen kalangan pariwisata di Bali untuk bersabar. Jika lengah, maka akan sulit untuk memperbaikinya kembali.
Ketua Bali Tourism Board (BTB) Ida Bagus Agung Partha Adnyana pun mengatakan setiap kesabaran selalu ada batasnya. Maka, dalam hal ini, kejengkelan masyarakat pun harus diobati dengan kebijakan yang pro terhadap rakyat.
"Jika diminta bersabar ya kita bersabar dulu. Kita lihat, apakah ada kebijakan pro rakyat kedepan? Saya juga minta maaf bila sempat menyinggung sejumlah pihak terkait hal ini. Semua serba sulit. Kesehatan tetap yang utama," ujarnya saat dikonfirmasi pada Senin (13/12/2021).
Sebelumnya, pihak BTB mendapatkan informasi masih bahwa banyak event di Bali yang cancel jelang akhir tahun ini. Hal ini tak lepas dari ketidakjelasan pemerintah dalam menerapkan aturan.
Seperti penerapan PPKM level tiga, yang kemudian dibatalkan dan kemudian berubah nama menjadi Pembatasan Kegiatan Masyarakat di masa Natal dan Tahun Baru.
"Informasi yang saya dapatkan, banyak event yang cancel. Event-event kecil sih, tapi kalau dikali banyak, kan juga merugikan. Bisa sampai ribuan event," katanya.
Terkait pembatalan PPKM Level 3, Agung Partha pun sepakat. Sebab, semua protokol kesehatan yang diminta pusat sudah dilakukan di Bali. Seperti tingkat vaksin yang tinggi, pengguna aplikasi Peduli Lindungi, penerapan PCR dan termasuk harga Antigen yang sudah turun.
Lalu apakah sepakat dengan acara Nataru diperbolehkan?
"Saran kami, adakan saja Nataru di ruang terbuka, jumlah tamu 50 persen dan dengan menggunakan antigen. Artinya dilakukan perayaan namun terkontrol.
Toh hampir setiap hari ada odalaan di Bali dengan ribuan umat yang datang. Harapan saya sih Mereka bisa merayakan tahun baru," pungkasnya. (rb/ara/pra/JPR)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
