Dengarkan Masukan, Tampung Lalu Perjuangkan

radartasik.com, Menjalankan salah satu tugas sebagai Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Viman Alfarizi Ramadhan ST MBA menyerap aspirasi di dapilnya lewat agenda reses. Dilaksanakan pada 7-9 Desember 2021, reses I Tahun Sidang 2021-2022 itu dioptimalkan untuk menjawab sejumlah persoalan yang terjadi di daerah pemilihannya.

Viman pun turun ke masyarakat di Dapil XV yang mencakup Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, sebagai bagian dari silaturahmi agar mengetahui perkembangan pembangunan di dua daerah tersebut.Dia menyambangi beberapa titik di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Penyerapan aspirasi yang dilakukan anggota Komisi IV DPRD Jabar ini fokus terhadap pembangunan. “Pada beberapa kelurahan, salah satunya Sambongjaya kami berkunjung dihadiri Lurah Sambongjaya, Karangtaruna dan unsur lainnya. Menampung kebutuhan masyarakat berkaitan pembangunan dan lain sebagainya,” ujar Viman.Pada kesempatan tersebut, Viman juga menyampaikan berkenaan program rumah tidak layak huni (Rutilahu) yang sudah direalisasikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Kota Resik.Selain itu, lanjut dia, di beberapa kelurahan lainnya warga menyampaikan dukungan penerangan jalan umum (PJU). Penataan lingkungan, jalan dan aliran air salah satunya di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibeureum. “Saya juga memastikan bahwa aspirasi tersebut kami tampung untuk bekal dan diperjuangkan di tingkat Provinsi Jawa Barat,” tekad politisi Gerindra itu.Sementara di Kelurahan Setiaratu, ia pun menyampaikan program Rutilahu yang merupakan program Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang direalisasikan di beberapa titik di Kota Tasikmalaya.“Jadi program Rutilahu ini sangat menyentuh kepada masyarakat yang berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) suatu daerah. Program ini termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemprov 2018 sampai 2023 yang targetnya harus dikejar dan dipenuhi,” katanya memaparkan.Ia pun menceritakan para wakil rakyat di level provinsi selalu memperjuangkan program rutilahu, supaya nominalnya dapat ditingkatkan. Minimalnya, kata dia, bisa di kisaran Rp 25 juta bagi setiap penerima, namun realisasinya masih di angka Rp 17,5 juta. “Kolaborasi harus terjadi antara Pemprov dengan Pemkot ataupun Pemkab karena bagaimanapun juga usulan rutilahu ini garda terdepannya dari BKM dan LPM di setiap kelurahan atau desa,” harap Viman.Lain halnya ketika ia melaksanakan reses di Kelurahan Linggajaya. Di sana, ia focus membahas wacana pengembangan Objek Wisata Situ Gede. Menyerap ide dan masukan masyarakat dalam kerangka pengembangan pengelolaan pariwisata, menyongsong rencana penataan tahun depan. “Tahun 2022, rencananya akan dilaksanakan pembangunan dengan anggaran sebesar Rp 8,5 miliar. Di samping itu, kami pun mendengar warga di sekitaran situs wisata, sebagai bahan masukan dalam penataan ke depan,” ceritanya.Viman mengulas upaya wakil rakyat di Jawa Barat dalam mendukung pemaksimalan destinasi wisata, yakni mendorong terbitnya Perda tentang Desa Wisata atau Kampung Wisata. Dimana saat ini masih dalam proses evaluasi Kementerian Dalam Negeri.“Kami pun beberapa waktu lalu menyusun rencana aturan itu, semoga segera diketok dan diundangkan. Regulasi ini diharapkan bisa menjadi jembatan wisata di Jawa Barat lebih baik lagi, dan turut mengatrol perekonomian daerah,” harap Viman. (*)

Sumber: