Ratusan Warga Geruduk Kantor Bupati dan Gedung DPRD Kabupaten Tasik Minta Irigasi Ciramajaya Difungsikan
Selasa 30-11-2021,10:00 WIB
radartasik.com, SINGAPARNA - Ratusan massa aksi dari Forum Masyarakat Tanjungjaya Bersatu (FMTB) mendatangi kantor Bupati Tasikmalaya dan Gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Senin (29/11/2021). Mereka menuntut pemerintah kembali mengaktifkan Irigasi Ciramajaya yang sudah belasan tahun tidak berfungsi.
“Jadi kami datang ke sini menuntut air. Karena air itu besar dari hulu akan tetapi keempat desa di Kecamatan Tanjungjaya hampir 14 tahun air tidak pernah mengalir,” kata dia.
Maka dari itu, kata dia, sesepuh di Kecamatan Tanjungjaya sejak dulu sudah beberapa kali melakukan audiensi ke BKSDA Provinsi Jawa Barat, pemerintah kabupaten termasuk ke DPRD dan bupati, namun belum ada kepastian. “Hanya dijanjikan iya dan iya, tetapi realiasinya selama 14 tahun sampai hari ini tidak pernah mengalir air,” tegas dia.
Dampak di lapangan, tambah dia, sangat besar bagi masyarakat Tanjungjaya, yang kesulitan ketika bertani, karena tidak ada pasokan air. Sudah tidak ada tanaman padi dan palawija lainnya. “Hari ini lahan pesawahan hanya dijadikan alang-alang gersang, saat ini hanya sebatas bisa menanam singkong,” ujarnya, menjelaskan.
Pada intinya, ungkap dia, Tanjungjaya hancur semua di bidang pertanian dengan tidak adanya perhatian dari pemerintah daerah dan provinsi. “Dan diamnya penghianat-penghianat anggota dewan yang dulu berjanji akan menyejahterakan masyarakat Tanjungjaya,” kata dia.
Termasuk anggaran itu, papar dia, untuk Irigasi Ciramajaya dari provinsi selalu ada. Akan tetapi masyarakat di tutup matanya. “Entah kemana itu anggaran tersebut kami belum memahami itu. Hanya kami mendapatkan informasi bahwa provinsi selalu menyalurkan anggaran untuk Ciramajaya,” paparnya.
Wakil Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin SPd MAP mengatakan, sudah mendengar aspirasi dari masyarakat yang membutuhkan air untuk lahan pertanian dari Irigasi Ciramajaya yang belum berfungsi baik.
“Kami minta perwakilan dan membuat surat rumusan untuk dibawa ke Pemerintah Provinsi Jabar. Karena irigasi kewenangannya ada di BKSDA Provinsi Jabar. Kami akan membawa surat untuk dibawa ke Bandung, agar aspirasi masyarakat ini tersampaikan,” paparnya.
Kasi Irigasi UPTD Ciwulan perwakilan BKSDA Provinsi Jawa Barat Isom Saepudin mengatakan, pihaknya sering dilakukan perawatan jika ada anggaran secepatnya dikerjakan untuk Irigasi Ciramajaya.
“Namun kami UPTD tidak bisa memutuskan, dari BKSDA provinsi dan Dinas SDA Bandung yang bisa mengambil keputusan. Upaya pemeliharaan sudah dilakukan,” kata dia.
Menurut dia, informasi di lapangan memang terjadi penAdangkalan di Irigasi Ciramajaya. “Mudah-mudahan bisa secepatnya teralisasi untuk peningkatannya. UPTD tidak bisa mengambil kebijakan, tetap kebijakan ada di Dinas Sumber Daya Air yang ada di Bandung. Cuma kita pelaksanaan, ada masukan dari masyarakat bisa mengusulkan ke sana,” kata dia. (dik)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
