Lima PNPM di Kabupaten Tasik Berubah Jadi Koperasi

“Kalau di koperasi tentu legalitas hukum pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan Kementerian Keuangan, selain itu produknya bisa lebih banyak bukan hanya pinjaman saja, namun bisa narik, simpanan, deposito, pembiayaan kendaraan bermotor dan bisa memiliki usaha perdagangan,” ucapnya.Lanjut Nanang, sekarang kebetulan sedang membangun untuk apotek, jadi rupanya setelah dikoperasikan memang sirkulasi keuangan itu bisa lebih besar dan bisa berjalan muter. Kalau hanya mengandalkan perguliran uang, apalagi dalam kondisi seperti ini, tidak akan jalan dan cukup sulit ketika untuk bertahan di kondisi saat ini, apalagi kalau hanya mengandalkan satu sektor saja.Namun, ujar dia, itu tidak mengubah terhadap ketentuan program yang dulu. Contohnya, dulu itu sifatnya kelompok, sekarang juga masih kelompok tanpa agunan dan keuntungannya pulang lagi. Sementara ketika dulu nasabah itu tidak menerima keuntungan lebih dari PNPM, jadi hanya sebatas minjam permodalan saja dan selebihnya tidak ada.Namun, ketika di koperasikan anggota atau nasabah dapat, karena termasuk sebagai pemilik saham di koperasi. Dari keuntungan yang lainnya, semakin besar meminjam maka semakin besar menyimpan dan semakin besar SHU anggota. Sekarang koperasi bukan hanya pinjaman saja, namun juga ada simpanan bahkan untuk pinjamannya berkembang.“Ada pinjaman perorangan yaitu dari kelompok yang sudah layak namun itu harus menggunakan agunan karena pinjamannya lebih besar dari yang lainnya. Untuk pinjaman kelompok rata-rata Rp 5-6 juta, bisa juga sampai Rp 10.000.000. Dari karakteristik laporan keuangan itu cukup berbeda, kalau misalkan koperasi itu punya standar akuntansi nasional, diaudit oleh akuntan publik dan juga ada dari pengawas,” kata dia, menjelaskan.Lanjut dia, yang menjadi pembeda selanjutnya ditambah ketika PNPM dulu dana yang disalurkan ke desa itu hanya dana sosial saja. Sedangkan, setelah jadi koperasi itu ada namanya dana pembangunan wilayah kerja (PWK).