Jika Restrukturisasi Utang Gagal, Kementerian BUMN Buka Opsi Pailitkan Garuda Indonesia
Senin 18-10-2021,08:45 WIB
Radartasik.com, JAKARTA - Kementerian Negara BUMN membuka opsi memailitkan Garuda Indonesia (GIAA) bila proses restrukturisasi utang dengan kreditur menemui jalan buntu. Mengingat saat ini Garuda menanggung kerugian mencapai USD 2,44 miliar.
Menurut Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo, negosiasi restrukturisasi utang GIAA dilakukan dengan seluruh lender, lessor pesawat, hingga pemegang sukuk global. Negosiasi moratorium utang dan restrukturisasi kredit dilakukan tiga konsultan yang ditunjuk Kementerian Negara BUMN.
“Kalau mentok ya kita tutup, tidak mungkin kita berikan penyertaan modal negara karena nilai utangnya terlalu besar,” kata Tiko, sapaan akrabnya.
Sebelas kreditur dalam negeri telah mencapai kesepakatan restrukturisasi utang pada September lalu. Meski demikian, negosiasi dengan kreditur dan lessor masih alot dan membutuhkan waktu yang panjang. Salah satu alasannya, pesawat yang digunakan Garuda dimiliki puluhan lessor. ''Peluang 50:50,'' ungkap Tiko, dalam diskusi dengan sejumlah pemimpin redaksi.
Tiko menilai opsi penutupan Garuda tetap terbuka meski berstatus sebagai maskapai flag carrier. Alasannya, saat ini sudah lazim sebuah negara tidak memiliki maskapai yang melayani penerbangan internasional.
Untuk melayani penerbangan internasional, maskapai asing akan digandeng sebagai partner maskapai domestik.
Tiko menyebut satu maskapai telah tertarik untuk menjadi partner maskapai internasional dengan kompensasi penerbangan umrah dan haji. Untuk mengantisipasi jika opsi penutupan Garuda dilakukan, Kementerian BUMN telah menyiapkan transformasi maskapai Pelita Air dari air charter sebagai maskapai full service domestik. ''Pelita disiapkan menggantikan Garuda karena seluruh sahamnya dimiliki Pertamina,'' terangnya.
Jika restrukturisasi utang Garuda ternyata berhasil, Pelita Air tetap bakal dioperasikan sebagai maskapai full service domestik.
Tiko mengungkapkan, masalah utama Garuda adalah biaya leasing yang melebihi kewajaran dan jenis pesawat yang digunakan terlalu banyak. (jpc)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
