Dewan Minta Lokasi PJU di Kabupaten Tasik Dievaluasi
Sabtu 18-09-2021,11:45 WIB
radartasik.com, SINGAPARNA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya angkat suara soal tingginya pembayaran listrik untuk penerangan jalan umum (PJU) yang mencapai Rp 18 miliar per tahun. Jumlah tersebut dinilai sangat besar dan harus dievaluasi seperti apa realita di lapangannya.
“Jadi bisa diketahui mana yang masih layak mana yang sudah rusak termasuk yang nyala abadi, sehingga akan terdeteksi kondisinya secara fakta. Kemungkinan akan terdeteksi juga penerangan-penerangan di luar alokasi resmi pemda,” ujar dia, menjelaskan.
Hidayat pun sepakat dengan Dishub, artinya harus sudah menggunakan PJU yang modern dan hemat energi. Sehingga nantinya bisa menekan biaya listrik per bulannya.
“Kita misinya efisiensi, namun tetap harus mementingkan kebutuhan masyarakat. PJU adalah salah satu kebutuhan, jadi jangan karena efisiensi kebutuhan masyarakat diputus maka harus kreatif memikirkan alternatif terbaik buat masyarakat,” kata dia.
“Saya juga bertanya-tanya jumlah Rp 18 miliar per tahun itu dari mana ukurannya. Apakah diperkirakan atau bagaimana, soalnya kita belum sistem meterisasi. Apalagi tidak sedikit PJU yang padam,” kata dia.
Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Kabupaten Tasikmalaya Deni Daelani menambahkan, pihaknya sangat mengapresiasi dan mendukung inovasi Dishub terkait efisiensi pembayaran listrik ini, karena yang sekarang terjadi banyak titik PJU yang rusak dan padam namun pembayaran tetap flat.
“Oleh karena itu, hasil efisiensi anggaran nantinya bisa dialokasikan untuk penambahan titik PJU dan perbaikan yang rusak. Jadi sangat tepat sekali usulan dan inovasi dalam efisiensinya,” ujar dia.
Menurut dia, memang sudah tepat inovasi dalam penggantian bohlam ke LED dan perubahan dari flat ke meterisasi. Sehingga, efisiensi bisa benar-benar tercapai. Maka dari itu, pemerintah daerah harus segera mencarikan solusi yang tepat dalam mewujudkan hal tersebut. (yfi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
