Realisasi Anggaran Minim, Bupati Tasik : Masih Wajar

TASIK — Bupati Tasikmalaya H Ade Sugianto angkat suara soal realisasi minimnya anggaran belanja daerah, yang diketahui mengalami keterlambatan. Realisasi belanja modal (publik) yang dirasakan langsung masyarakat itu mulai dari pembangunan jalan, jaringan dan irigasi.

Menurut Ade, berdasarkan laporan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), realisasi keuangan berada dalam kondisi normal. Meski terdapat beberapa kekurangan realisasi anggaran kegiatan pada dinas-dinas tertentu, ia mengklaim kondisi tersebut masih wajar.”Kalau berdasarkan laporan yang saya terima, kekurangan itu memang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman (DPUTRPP), serta Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan saja ada kekurangan. Sementara yang lainnya dalam kondisi normal,” ujar Ade kepada Radar, di Pendopo, Kabupaten Tasikmalaya, Rabu (8/9/2021).Dia menuturkan ada pun belanja-belanja yang tidak terealisasi sejak awal tahun ini. Lantaran sejumlah anggaran belanja Pemkab direalokasi untuk kebutuhan penanggulangan Covid-19. Otomatis, alokasi tersebut tidak dapat direalisasikan karena anggarannya sudah dialihkan. “Itu jumlahnya bisa Rp 100 miliaran lebih, otomatis tidak bisa kita realisasikan karena sudah direalokasi,” tuturnya memaparkan.Ia berterimakasih banyaknya respons agar Pemkab Tasikmalaya merealisasikan anggaran secepat mungkin, demi kelancaran roda ekonomi berjalan simultan. Namun, lanjut dia, pihaknya tidak tinggal diam dan terus mengingatkan para bawahannya mempercepat pelaksanaan kegiatan.”Saya dari kemarin sudah ingatkan, cepat-cepat realisasikan. Memang secara umum ada anggaran hari ini sekitar Rp 200 miliaran belum terealisasi, tetapi bagi kami itu wajar-wajar saja,” katanya dengan nada optimis.Terpisah, Wakil Bupati Tasikmalaya H Cecep Nuril Yakin mengatakan dirinya terus mendampingi bupati memastikan program yang berjalan. Salah satunya melaksanakan monitoring serta mengawasi hasil pembangunan.”Jangan sampai pembangunan mubazir, akhirnya bangunan tidak selesai. Maka saya pastikan bahwa kontrak yang sudah diberikan kepada pihak ketiga berjalan,” paparnya saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin.Adapun soal kendala serapan anggaran, sambung Cecep, selain pemotongan anggaran dari pusat, juga ada dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Juli-Agustus. Sehingga kegiatan yang seharusnya dilaksanakan malah terhambat.”Saya berharap dinas disiplin melaksanakan kegiatan, dengan waktu yang ada. Rekanan yang sudah menerima kontrak, serius dalam pelaksanaan kegiatan. Mudah-mudahan sisa waktu yang ada semua OPD bisa efektif menggunakan anggaran dan program di APBD,” ujarnya.Cecep meyakini serapan anggaran masih bisa dimaksimalkan, jika melihat sisa waktu anggaran yang ada. Syaratnya, pihak ketiga atau rekanan serius menyelesaikannya. “Yang saya sayangkan, kenapa APBD 2021 ini tidak ada untuk BTT non alam, karena Covid-19 ini sudah terjadi sejak 2020. Apalagi bupati sudah menginstruksikan OPD merasionalkan anggaran untuk BTT non alam ini,” jelasnya.Untuk itu, dia mendesak TAPD segera melakukan penyerapan anggaran secara maksimal. Agar program pekerjaan secepatnya terealisasikan.”Di sisi lain kami memahami OPD mau mempercepat, khawatir takut menyalahi. Akhirnya mengambil titik aman yaitu diam, ASN tidak melaksanakan kegiatan, gajinya tetap berjalan, karena anggaran ini sebenarnya untuk masyarakat,” paparnya.Cecep pun menegaskan bupati dan wakil bupati tidak memegang anggaran, yang memegang adalah OPD dalam kegiatan pembangunan.”Mudah-mudahan ditemukan solusi terbaik lewat rapat Banggar dengan TAPD. Potongan DAU dari pusat sebanyak 4 persen atau Rp 45 miliar, lebih baik dibebankan ke perubahan anggaran, kalau ada Silpa. Jadi bisa diprioritaskan untuk mengganti anggaran pemotongan DAU,” katanya memaparkan.Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya Aang Budiana mengatakan pada akhir Juli 2021 sudah mengadakan evaluasi terhadap lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yakni Lingkungan Hidup (LH), Bappeda, Diskominfo, Dishub dan Dinas PUTRPP.“Kemudian pada Agustus, kita evaluasi kembali tentang spesifikasi penyerapan anggaran. Kalau di mitra kerja kita, tidak ada kendala yang mendalam, terutama di empat dinas. Kecuali Dinas PUTRPP. Sedangkan Dinas LH hampir 40 persen termasuk yang lain,” ungkap Aang kepada Radar, kemarin.Artinya, kata Aang, proyeksi mitra kerja komisi III meski ada kendala realokasi, tetapi dalam menjalankan program sesuai tupoksi masing-masing. “Maka kami akan melakukan lagi evaluasi di akhir September, supaya semakin maksimal,” ujarnya.Dia menyebutkan khusus Dinas PUTRPP, pihaknya pernah mendorong terutama serapan anggaran yang bersumber dari DAK dan Banprov agar segera direalisasikan. Sebab ada batas waktu, kalau tidak diserap akan ditarik kembali ke pusat dan provinsi.“Saya yakin di sisa waktu ini masing-masing dinas sudah menghitung, dan lelang banprov ini sudah dibuka serta diumumkan. Ini sebagai upaya penyelamatan anggaran yamg bersumber dari provinsi,” paparnya.Politisi Golkar ini menambahkan pihaknya pun banyak menerima laporan dari pengusaha, termasuk yang gagal lelang dan lainnya. Namun bukan ranahnya untuk melakukan evaluasi. ”Kita temukan ada Rp 23 miliar ditarik lagi ke pusat. Karena terkait masih suasana pandemi, dinas masih punya mekanisme di beberapa dinas,” paparnya.Meski ada keterlambatan penyerapan anggaran, kata Aang, dia masih optimis Pemkab Tasikmalaya akan mampu merealisasikan sesuai dengan aturan main. ”Saya yakin keterlambatan ini, dimungkinkan ada beberapa faktor pemerintah punya hitung-hitungan secara cermat dan sayang kalau tidak direalisasikan pada tahun ini,” tambah dia.Sekretaris KNPI Kabupaten Tasikmalaya Asep Azwar Lutfi menilai Pemkab tidak bekerja dengan serius, bahkan cenderung memakan gaji buta. Di saat siklus gajian aparatur negara berlangsung lancar, belanja modal yang bersinggungan langsung dengan masyarakat tidak dikerjakan.“Kita simpulkan itu tidak bekerja atau makan gaji buta. Perencanaan sudah benar, anggaran sudah dialokasikan, kok tidak dieksekusi,” celotehnya.Asep menduga adanya kesengajaan dana bernilai miliaran rupiah terparkir di bank. Kecenderungannya Pemkab mengejar sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa), melihat kalender kerja tahun anggaran yang sudah mepet ke akhir tahun.“Kita kalkulasikan begini, sekarang sudah masuk September, realisasi sampai Juni lalu masih 0 persen. Itu sisa empat bulan, Pemkab mau belanjakan ratusan miliar, apa tidak berpengaruh terhadap kualitas dan nantinya cenderung pekerjaan asal terlaksana,” keluh dia.Ia meminta Pemkab Tasikmalaya menggunakan dalih pandemi sebagai tameng adanya motif lain di eksekutif. Maka, lanjut dia, DPRD Kabupaten Tasikmalaya mesti serius menyikapi polemik ini sampai urusan publik tidak terganggu kondisi internal Pemkab. “Jangnan jadikan pandemi alasan segala urusan. Terutama belanja publik yang tersendat bergulir di masyarakat,” tegasnya. (dik/igi)Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto membantah tidak ada keretakan hubungan antara dirinya dengan Wakil Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin, baik-baik saja dan berjalan harmonis dalam menjalankan roda pemerintahan termasuk penyerapan anggaran."Ah siapa bilang, wartawan kali yang bilang. PPP nya siapa itu?. Oh Basuki Rahmat, bilang dong Basuki, orang jauh-jauh dia. Engga ada, baik-baik saja. Yang enggak baik itu saya sama Basuki, enggak pernah ketemu dari awal, ya kalau dengan pak wakil biasa," ungkap Ade, kepada Radar, di Pendopo, Baru, Setda Kabupaten Tasikmalaya.Ade mengaku tidak ingin ada yang memancing-mancing, sesuatu yang belum tentu atau bahkan tidak benar. Maka dia meminta untuk disampaikan kembali kepada Basuki Rahmat soal kebenaran pernyataan kepadanya. "Jangan begitu, itu mencari-cari masalah. Saya tidak perlu mengomentari orang iseng," Selorohnya.Adapun soal serapan anggaran, kata Ade, tidak benar kalau baru terserap kurang dari 50 persen. Dari laporan yang dia terima bahwa ada dua dinas yakni Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, dan Perumahan Permukiman (DPU-TRPP) dan Dinas Pertanian yang memang penyerapan anggaran nya belum keseluruhan."Masa baru 50 persen, kalau saya lihat ini, sesuai laporan yang datang kepada saya, ada kekurangan memang, tetapi hanya di beberapa dinas, seperti program yang ada di DPU-TRPP dan Dinas Pertanian. Untuk dinas yang lainnya dalam kondisi normal," terang dia.Kendalanya, ungkap dia, karena banyak program pembangunan yang tidak terealisasi karena anggaran nya direlokasi atau di refocusing untuk penanganan pandemi Covid-19 selama ini. "Ada banyak, ada Rp 100 miliar lebih, yang tidak mungkin dapat direalisasi. Ya otomatis tidak bisa direalisasikan," tegasnya.Saat ditanya soal belanja publik yang tertahan di perbankan sekitar Rp 325 miliar?, Ade menegaskan bahwa datanya harus diluruskan. "Anggaran belanja publik yang mana?. Oke makasih lah kalau ada kekurangan-kekurangan. Dan pasti ada kekurangan," kata dia."Orang saya saja sampai kemarin itu meminta dengan Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) dipercepat penyerapan, di percepat penyerapan anggaran. Akan tetapi ada sebagian yang tidak bisa direalisasikan, karena memang anggaran nya tidak ada," ujarnya, menegaskan.Dia menambahkan, saat ini pemerintah daerah belum melaksanakan perubahan anggaran. Maka secara keseluruhan belum terlihat. Untuk detail datanya silahkan ke TAPD yang lebih tahu dan menyeluruh berapa serapan anggarannya."Ya kalau dari keseluruhan, ya kita belum melakukan perubahan anggaran. Nah, jadi saya sarankan nanti yang lebih detail ke TAPD yang lebih tahu. Tetapi secara umum laporan kepada saya, ada anggaran yang belum (Terserap, Red) ini, hanya sekitar Rp 200 miliaran, dan itu menurut saya wajar-wajar saja," ungkap Ade.(dik)

Sumber: