Sekda Kabupaten Tasik: Gaji & Tunjangan Kepala Daerah Hanya 6,6 Persen
Kamis 02-09-2021,14:30 WIB
radartasik.com, TASIK - Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menerangkan kecilnya serapan anggaran gaji dan tunjangan bupati dan wakil bupati Ade Sugianto-Cecep Nurul Yakin yang hanya sebesar 6,6 persen, karena dialihkan untuk penanganan Covid-19.
“Karena tingkat penyebaran Covid-19 sangat masif, tinggi bahkan lebih banyak. Kalau di 2020 sampai mencapai 100 kasus itu cukup lama, tetapi sekarang bergeraknya begitu cepat,” ungkap dia.
Selain itu, lanjut Zen, akibat turunnya regulasi baru dari pusat yang tercantum dalam PMK 17, terkait pengurangan transfer ke daerah, termasuk refocusing dan realokasi anggaran.
”Dengan kondisi itu, kebijakan pemerintah daerah pun banyak yang berubah, istilahnya banyak membahas kembali beberapa anggaran yang semestinya harus terealisasi lebih awal,” terang dia.
Salah satu diantaranya, sambung Zen, yakni tunjangan bupati dan wakil bupati. Dengan kondisi seperti ini, ada penangguhan sehingga persentase penyerapannya masih sangat rendah.
”Dengan adanya situasi Covid-19, yang memerlukan anggaran relatif besar. Ditambah adanya kebijakan refocusing, realokasi anggaran dari pemerintah pusat yang dikurangi, terpaksa kita alihkan beberapa anggaran,” paparnya.
Apalagi, kini kewajiban pemerintah daerah ditambah. Salah satunya untuk anggaran insentif tenaga kesehatan (nakes) tahun 2021. “Dulu anggaran nakes ditanggung pusat, kini tahun ini kita yang menanggungnya,” kata Zen.
Ditambah biaya Swab PCR, yang awalnya dibiayai pusat. Sekarang daerah yang harus membayarnya.”Tentunya itu menjadi beban anggaran bagi daerah, belum lagi biaya vaksinasi yang harus kita anggarkan,” tuturnya.
Atas dasar itu, Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto mengambil kebijakan untuk tidak menyerap terlebih dahulu anggaran tunjangan bupati dan wakil bupati.
“Walaupun sisa waktu anggaran ada empat bulan lagi, kita khawatir tidak bisa menutupinya. Maka Pak Bupati mengarahkan untuk tidak terlebih dulu menyerap tunjangan kepala daerah,” paparnya.
Intinya, tambah Zen, tunjangan bupati dan wakil bupati dialihkan sementara untuk penanganan Covid-19. ”Karena sampai hari ini, kita masih defisit, masih tinggi, masih puluhan miliar defisit kita. Dengan dampak pengurangan anggaran dari pusat, sementara kewajiban kita ditambah, otomatis defisit, otomatis pendapatan asli daerah berkurang,” ungkap dia yang enggan menyebutkan nilai defisitnya.
Untuk menutup beberapa kegiatan ditangguhkan, kata Zen, rencananya akan masuk ke perubahan anggaran. Tetapi meski sudah dibahas beberapa kali perubahan anggaran, tetap posisimya masih defisit puluhan miliar.
“Jadi sekarang ini, jangankan Rp 1 atau 3 juta Rp 100-200 ribu pun kita kumpulkan, kita hitung untuk penanganan Covid-19, karena arahan pimpinan juga, bahwa keselamatan masyarakat itu diatas segala hal,” ungkapnya.
Seperti diketahui, sejak dilantik pada 26 April 2021, pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya H Ade Sugianto dan H Cecep Nurul Yakin belum menerima pendapatan resminya secara utuh sebagai kepala daerah.
Hal tersebut terlihat pada realisasi keuangan daerah sampai Juli 2021, yang mana alokasi belanja gaji pokok dan tunjangan bupati dan wakilnya baru di angka 6,6 persen.
Dari total belanja gaji dan tunjangan kepala daerah senilai Rp 2,1 miliar baru terealisasi sebesar Rp 141 juta. Jumlah itu merupakan akumulasi dari belanja gaji pokok sebesar 23.700.000 dan belanja insentif kepala dan wakil kepala daerah bersumber dari realisasi pajak asli daerah (PAD).
Sementara belanja dana operasional keduanya, dari alokasi sebesar Rp 600 juta sudah terealisasi Rp 130 juta.
Lain halnya dengan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab, sampai Juli 2021 belanja gaji pokok dan tunjangan selama satu tahun berjumlah Rp 904 miliar sudah terealisasi sekitar Rp 506 miliar atau 56 persen.
Hal ini menunjukkan kondisi penyerapan keuangan yang normal dan sesuai dengan siklus pencairan asumsi gaji perbulan dengan tertib.
Sama dengan para wakil rakyat yang duduk di DPRD Kabupaten Tasikmalaya, yang mana dalam satu tahun ini belanja gaji dan tunjangannya berjumlah Rp 33 miliar, sudah terealisasi Rp 17 miliaran atau sekitar 54 persen.
“Jadi bisa dikatakan bupati dan wakilnya selama bertugas pasca dilantik itu mereka kerja bakti. Sebab, gaji yang diterima baru 1,3 persen sementara tunjangan sudah sekian persen dan akumulasi baru menyerap 6,6 persen dari total gaji yang akan diterima selama satu tahun,” ujar Peneliti Senior Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jawa Barat Nandang Suherman kepada Radar, Minggu (29/8/2021).
Ia mengangkat jempol terhadap orang nomor satu dan dua di tatar Sukapura tersebut. Dimana ketika para bawahannya sudah menikmati gaji selama bertugas dengan tidak ada hambatan dan siklus yang berjalan normal, pimpinannya justru belum menikmati gaji dan tunjangan secara normal.
Di sisi lain para anggota DPRD juga sudah menerima hak masing-masing tanpa ada kendala apa pun dalam menerima haknya sebagai pejabat publik.
“Dari total belanja gaji pokok sekitar Rp 1,6 miliar mereka berdua baru gajian Rp 23 juta atau 1,4 persen. Ya masing-masing sepuluh jutaan berarti baru terima gajinya,” kata Nandang.
Sementara dari sisi tunjangan, kata Nandang, sejatinya sudah berjalan agak lancar sesuai PAD yang diterima, lantaran beberapa tunjangan pasangan kepala daerah menyesuaikan capaian target pajak yang diperoleh sampai bulan berkenaan berjalan.
“Memang kalau sisi tunjangan-tunjangan tertentu, itu sesuai dengan kondisi PAD yang kita lihat cukup parah, dimana sampai Juli hanya terealisasi 32 persenan saja, padahal asumi pajak daerah itu sampai tengah semester harusnya sudah diangka 60 persenan,” analisisnya.
“Makanya serapan tunjangan pun relatif kecil dari total yang harus diterima itu baru 27 persen tunjangan yang terserap atau sekitar Rp 68 juta untuk berdua (Ade-Cecep, Red),” sambung pemerhati yang konsen mengawasi realisasi keuangan pemerintah di berbagai daerah. (dik/rga)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
