Taliban Ingin Kendalikan Pemerintah Afghanistan, Rusia Belum Mau Mengakui
Senin 16-08-2021,14:36 WIB
Radartasik.com, KABUL — Kelompok Taliban menuntut dilakukannya pengalihan kekuasaan secara penuh dari pemerintah Afghanistan setelah mereka berhasil menguasai Ibu Kota Kabul dan menduduki Istana Kepresidenan pada Minggu (15/08/2021).
Seperti dilansir Reuters, Senin (16/8/2021), dua petinggi Taliban yang identitasnya tidak mau diungkap menyatakan, bahwa mereka menolak pemerintahan transisi setelah mereka menduduki Ibu Kota Kabul. Taliban pun mengerahkan seluruh gerilyawan memasuki Kabul dengan alasan mencegah penjarahan. Sebab menurut mereka anggota Kepolisian Afghanistan memilih meninggalkan markas dan pos penjagaan mereka.
Sedangkan sejumlah negara asing saat ini tengah berkejaran dengan waktu buat segera memulangkan utusan dan staf diplomatik mereka dari Afghanistan melalui Bandara Kabul. Pemberangkatan pesawat juga menunggu giliran dengan para penduduk Afghanistan yang memilih mengungsi melalui jalur udara. Sedangkan Presiden Afghanistan, Ashraf Ghani, dilaporkan kabur ke Tajikistan.
Menurut laporan ada sekitar 40 orang terluka akibat kontak senjata di pinggiran Kabul. Namun, sampai saat ini dilaporkan tidak ada pertempuran sengit di kota itu.
Biro Politik Taliban dan utusan pemerintah Afghanistan saat ini tengah berunding di Qatar terkait dengan proses pengalihan kekuasaan.
Menurut sejumlah diplomat, pemerintahan interim Afghanistan bakal dipimpin oleh Ali Ahmad Jalali. Dia merupakan mantan menteri dalam negeri Afghanistan dan ilmuwan yang juga berkewarganegaraan AS. Akan tetapi sampai saat ini dilaporkan belum ada persetujuan dari Taliban mengenai hal itu.
Dapat diketahui, sebelumnya Taliban menguasai Afghanistan pada 1996 sampai 2001, dan kemudian tumbang akibat penyerbuan Amerika Serikat.
Banyak penduduk Afghanistan khawatir jika Taliban kembali berkuasa maka kehidupan mereka bakal dikekang, terutama bagi kaum perempuan. Saat berkuasa pada 1990-an Taliban menerapkan syariat Islam.
Akan tetapi, juru bicara Taliban, Shuhail Shaheen, menyatakan mereka berjanji bakal melindungi hak-hak perempuan dan prinsip kebebasan pers.
“Kami memastikan kepada rakyat, terutama di Kabul, bahwa nyawa dan harta benda mereka aman,” kata Shaheen.
Sementara itu Rusia belum mau mengakui Taliban sebagai penguasa yang sah secara hukum di Afghanistan.Itu dibuktikan dengan belum dievakuasinya staf diplomatik dari Ibu Kota Kabul, meski gerilyawan telah menguasai kota Kabul.
“Situasi di Kabul memang menegangkan tetapi tidak ada peperangan di dalam kota,” demikian isi pernyataan Kedubes Rusia kepada kantor berita TASS.
Kendati demikian, kelompok Taliban berjanji akan menjaga keutuhan dan keamanan Kedubes Rusia di Kabul.
“Kami mempunyai hubungan baik dengan Rusia dan kebijakan kami, secara umum, adalah untuk memastikan keamanan bagi kegiatan kedutaan Rusia dan kedutaan negara lain,” kata seorang petinggi Taliban yang tidak disebutkan namanya kepada TASS.
Menurut sumber di istana kepresidenan Afghanistan, sebelum Presiden Afghanistan kabur, sempat berdialog dengan juru runding Amerika Serikat, Zalmay Khalilzad, dan sejumlah pejabat Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).
Menurut Pelaksana Tugas Menteri Dalam Negeri Afghanistan, Abdul Sattar Mirzakawal, pengalihan kekuasaan dari pemerintah bakal diserahkan kepada pemerintahan sementara. Namun, Taliban dilaporkan menolak gagasan pemerintahan transisi dan menuntut penyerahan kekuasaan secara penuh.
Sejumlah negara seperti Amerika Serikat sedang bergegas memulangkan warga dan staf diplomatik mereka dari Afghanistan melalui Bandara Internasional Hamid Karzai di Kabul.
Bandara itu menjadi satu-satunya jalan yang aman buat evakuasi karena hampir seluruh akses darat di kawasan perbatasan sudah dikuasai Taliban. (der/fin)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
