Pemerintah Desa Bingung Diminta Patungan Rp2 Juta untuk Fasilitas Selter Pasien Covid-19, Sekda : Dananya Diambil dari Alokasi DD

”Ya, desa-desa diminta untuk menganggarkan masing-masing Rp 2 juta untuk Rumah Sehat,” ujar salah satu kepala desa di Jombang yang enggan disebutkan namanya.Ia mengatakan, sebenarnya sejak awal kebijakan itu sempat memunculkan polemik di kalangan pemerintah desa. Pasalnya, mereka dibingungkan terkiat laporan pertanggungjawaban anggaran tersebut nantinya seperti apa.”Nanti anggarannya bersumber dari APBDes, pelaporan kita yang paling sulit bagaimana nantinya. Sebab itu merupakan uang negara. Peruntukan dan pelaporannya harus jelas,” katanya.Disinggung kembali terkait penggunaan anggaran untuk Rumah Sehat itu nantinya, diungkapkan kades tersebut, dari hasil pembahasan dengan pihak kabupaten uang tersebut akan dikelola melalui BKSAD (Badan Kerja Sama Antar Desa). Adapun peruntukannya, di antaranya untuk memenuhi fasilitas di selter.”Ini ini pelaporannya yang repot. Misal digunakan untuk beli dispenser atau barang yang lain. Apabila Rumah Sehat selesai, aset itu ikut siapa,” imbuhnya.Sang kades itu pun mengungkapkan, tidak mungkin aset itu dibagi dengan desa yang lain. Bahkan apabila dibagi, pembagiannya seperti apa nantinya.”Misalnya ada dua unit TV, sementara TV dibeli dari dana patungan banyak desa, ini kan harus jelas, jangan sampai ke depannya nanti ujung-ujungnya kita kena masalah,” bebernya.Tak hanya itu dia juga mempertanyakan, dasar hukum yang digunakan untuk desa menggarkan keperluan Rumah Sehat.”Paling tidak nanti ada yang bertanggung jawab dan menjamin desa tidak ada permasalahan ke depannya,” tegasnya.Dia mengaku mendukung ide pendirian selter terpusat, namun dari segi dukungan anggaran serta pemenuhan fasilitas dan akomodasi pasien terpenuhi semua.”Kalau untuk pemenuhan fasilitas desa harus patungan, kita juga mempertanyakan anggaran yang dialokasikan pemkab. Kalau ternyata tidak maksimal, saya pikir sebaiknya dikuatkan saja isolasi di desa-desa, sepertinya akan lebih efektif, ” bebernya.Sementara, Fatkhurrohman Kepala Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro membenarkan terkait adanya permintaan anggaran sebesar Rp2 juta ke pemdes untuk keperluan Rumah Sehat. ”Nggak tahu ya, kalau semua desa, apakah juga sama atau tidak,” katanya.Hanya saja, dirinya juga tidak mengetahui pasti penganggaran tersebut nantinya digunakan untuk apa. ”Ya hasil dari rapat dengan kepala desa yang lain untuk memenuhi kebutuhan Rumah Sehat, seperti membeli dipan atau yang lain,” ungkapnya.Diakuinya, untuk penganggaran itu dirinya menalangi terlebih dahulu sebelum nanti dimasukan dalam APBDes. ”Kemarin itu sudah saya bayarkan tapi melalui sekretaris desa saya. Tapi saya talangi terlebih dahulu,” pungkas Fatkhur.Terpisah, salah satu Kepala Desa di Kecamatan Mojoagung juga membenarkan terkait pemintaan kepada masing-masing desa agar mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2 juta dari anggaran dana desa untuk penanganan Covid-19 sebesar delapan persen.”Iya memang ada permintaan itu. Awalnya banyak yang keberatan, karena takutnya jadi masalah di belakang hari,” terangnya.Setelah terjadi perdebatan alot, kemarin akhirnya digelar pertemuan lanjutan menghadikan seluruh kepala desa termasuk dari kecamatan dan dihadiri pendamping.Sementara itu, Sekdakab Jombang Akhmad Jazuli tak menampik terkait permintaan dukungan anggaran dari masing-masing pemerintah desa untuk pemenuhan fasilitas di Rumah Sehat. Kebijakan tersebut sudah melalui pembahasan sebelumnya dan diambilkan dari dana desa (DD).”Jadi mereka ini kan ada musyawarah desanya, dan bisa dianggarkan dari DD kok. Sudah dirapatkan dengan kecamatan, juga APH (aparat penegak hukum) kok,” terang Akhmad Jazuli, Sekdakab Jombang.Jazuli juga membantah adanya dana yang dibebankan kepada masing-masing kepala desa senilai Rp 2 juta itu. Menurutnya, besar kecilnya anggaran yang dialokasikan desa untuk mendukung pemenuhan fasilitas selter terpadu untuk pasien Covid-19 tergantung rencana kebutuhan masing-masing kecamatan.”Tidak hanya Rp 2 juta, tergantung kebutuhan masing-masing, kan sudah ada rencana kebutuhan kan,” ucapnya.Pihaknya juga membenarkan, jika hingga ini untuk pendanaan fasilitas selter masih bergantung pada tiga sumber dana saja, yakni dari dinas kesehatan (Dinkes), kecamatan juga desa. ”Misal untuk kebutuhan makanan pasien kan dari dinkes. Kalau yang kebutuhan makan dan fasum lain dari desa,” lontarnya.Namun, Jazuli menegaskan, ke depan APBD juga akan menyokong kebutuhan untuk masing-masing Rumah Sehat. Dana itu, sedianya akan diambilkan dari Dana Belanja Tidak Tetap (BTT) Covid-19 Kabupaten Jombang.”APBD juga menyiapkan tapi masih proses refocusing ini. Sehingga karena ini isolasi terpusat, jadi juga dipikul bersama-sama (bebannya,Red)” kata Jazuli.”Kalau untuk yang sudah jadi aset, nanti akan dibahas lagi, dimusyawarahkan lagi setelah selesai, untuk siapa ini asetnya,” pungkasnya. (jo/riz/naz/JPR)

Sumber: