Ketua DPRD Sesalkan Aksi Penyegelan Puskesmas oleh Seorang Kepala Desa

”Kami sangat menyesalkan dan prihatin terkait kasus yang terjadi di Puskemas Bandarkedungmulyo sampai dengan penyegelan itu,” ujar dia kepada Jawa Pos Radar Jombang, Selasa kemarin (03/08/2021).Kendati setelah tindakan penyegelan itu gerbang puskesmas tersebut sudah dibuka kembali, politisi PKB itu tetap mendorong Bupati Jombang menelusuri secara mendalam akar persolan ini. Khususnya mendalami protes kades terhadap sikap kepala puskesmas yang dinilai kurang kooperatif dengan pemdes dalam penanganan Covid-19.”Harus segera ditelusuri, kalau ada tindakan yang menyalahi aturan, baik itu dokter, atau nakes (tenaga kesehatan) harus mendapat teguran keras,” tegasnya.Dalam situasi seperti ini, kata dia, pemkab harus peka dan responsif terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Sehingga persoalan tidak berlarut-larut dan mengganggu penanganan pandemi Covid-19. ”Kemarin kita sudah membentuk pansus Covid-19. Salah satu tujuannya bertugas mengontrol dan mengawasi persoalan seperti ini,” papar dia.Mas'ud menyebut, tahun ini eksekutif dan legistlatif juga sepakat telah mengalokasikan anggaran mencapai Rp 43 miliar untuk penanganan pandemi Covid-19. Dimana dari jumlah tersebut sebanyak Rp 10 miliar dialokasikan untuk insentif tenaga kesehatan yang belum terselesaikan sejak 2020, dan Rp 33 miliar lainnya untuk penanganan pasien Covid-19, baik yang isoman atau alokasi anggaran Rumah Sehat.”Kalau Rumah Sehat sudah kami anggarkan, jadi nanti bisa dialokasikan lewat situ,” jelas dia.Masud juga meminta dinas kesehatan melakukan evaluasi terkait kebutuhan rumah sehat di Kecamatan Bandarkedungmulyo. Menurut dia, seharusnya dinas melalui puskesmas tanggap mengalokasikan logistik untuk Rumah Sehat.”Kalau memang benar puskemsas ini kurang bisa diajak koordinasi, maka perlu ada evaluasi dari Pemkab Jombang,” pungkasnya. (jo/yan/naz/JPR)

Sumber: