Ada Syarat Ini, Tarif Umrah Berpotensi Bengkak
Kamis 29-07-2021,00:11 WIB
Radartasik.com, JAKARTA — Arab Saudi sudah mengizinkan muslim internasional, termasuk Indonesia, melaksanakan ibadah umrah. Hanya saja, tarif umrah berpotensi membengkak lantaran jamaah asal Indonesia harus transit di negara yang dianggap bersih dari Covid-19 sebelum masuk Arab.
Tak hanya Indonesia, jamaah asal India, Pakistan, Mesir, Turki, Argentina, Brazil, Afrika Selatan, dan Lebanon juga senasib. Mereka harus transit negara-negara yang sudah ditentukan pemerintah Arab Saudi.
Selama transit di negara lain, calon jamaah umrah mesti menjalani kewajiban karantina selama 14 hari.
Selain itu, ada tambahan aturan terkait vaksin. Arab Saudi meminta calon jamaah yang menggunakan vaksin Sinovac agar mendapat booster atau suntikan ketiga dari vaksin jenis tertentu.
Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf menilai kebijakan pemerintah Arab Saudi ini diskriminatif. Namun, dia memahami keputusan ini. Ini sikap waspada dan antisipasi pemerintah Arab Saudi demi mengendalikan pandemi di wilayahnya.
”Tentu saja kebijakan tersebut mengindikasikan bahwa dunia tengah mengamati kita saat ini,” ujar Bukhori, Selasa (27/07/2021).
Model penanganan pandemi oleh pemerintah yang inkonsisten tidak hanya membuahkan kritik dari publik dalam negeri. Akan tetapi, juga menjadi sumber keprihatinan internasional.
Menurut dia, kebijakan Arab Saudi untuk menerapkan karantina di negara ketiga bagi calon jamaah asal Indonesia mestinya jadi perhatian pemerintah. Terutama untuk meningkatkan kualitas penanganan pandemi Covid-19 secara konsisten.
”Ketika penanganan pandemi kita sangat baik, tentu akan dipertimbangkan oleh Kerajaan Saudi Arabia untuk bisa memperoleh akses langsung,” tuturnya.
Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Khoirizi menuturkan pihaknya sementara ini masih mempelajari surat edaran terkait kebijakan baru Arab Saudi.
Menurut dia, KJRI di Jeddah akan melakukan lobi agar jamaah asal Indonesia tidak dipersyaratkan untuk karantina 14 hari di negara ketiga.
”Terkait syarat booster vaksin menggunakan Pfizer, Moderna, Astrazeneca atau Johnson & Johnson akan dikoordinasikan dengan Kemenkes dan pihak terkait lainnya,” tandasnya. (fik/dir/fjr)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
