Lambat Cairkan APBD Terkait Covid-19, Menkeu Ancam Potong Anggaran Daerah

Pasalnya, hingga saat ini total anggaran APBD yang sudah dicairkan baru sekitar Rp12,11 triliun untuk perlindungan sosial, dan Rp13,5 triliun untuk pemberdayaan ekonomi, termasuk bantuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)."Kalau itu tidak dilakukan, kita akan melakuan intercept. Misalnya anggaranya yang ada dipotong atau dialihkan seperti anggaran vaksinasi untuk daerah dialihkan bagi TNI atau Polri dalam mendukung percepatan vaksinasi," kata Sri, Kamis (22/07/2021).Sri merinci terdapat 324 daerah yang realisasi penyaluran dana perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masih 0-15 persen."Hal ini membuat realisasi dari penyaluran dana perlindungan sosial secara keseluruhan baru Rp764,8 miliar atau 6,2 persen dari pagu Rp12,31 triliun," sebutnya.Sementara daerah yang menyalurkan dana perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, kata Sri, baru sekitar 15 persen sampai 30 persen baru 128 daerah. Realisasinya Rp1,54 triliun atau 22,5 persen dari pagu Rp6,85 triliun.Lalu, terdapat 66 daerah yang realisasinya sebesar 30 persen-50 persen. Walhasil, realisasinya tercatat sebesar Rp1,99 triliun atau 35,5 persen dari pagu Rp5,62 triliun."Kemudian, ada 24 daerah yang belanja perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di atas 50 persen. Total penyalurannya sebesar Rp410,1 miliar atau 61,1 persen dari Rp670,9 miliar," jelasnya.Sri menyebut, bahwa saat ini pemerintah daerah memiliki dana sebesar Rp25,46 triliun untuk membantu masyarakat di masa pandemi Covid-19."Tapi disayangkan, realisasi dana tersebut hingga kini masih minim," ujarnya.Untuk itu, Sri berharap, jangan ada ironi dalam pencairan anggaran di daerah. Artinya, janan sampai anggarannya sudah cair namun tidak ada kegiatan yang dilakukan."Jangan sampe jangan ada ironi anggaranya ada, namun kegiatanya enggak ada," pungkasnya. (der/zul/fin)

Sumber: