Mal Pelayanan Publik di Kota Tasik Diuji Coba

RADARTASIK.COM, BUNGURSARI — Di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang menerpa Kota Tasikmalaya, Pemkot tengah menyiapkan akselerasi perizinan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP). Tahun ini, infrastrukturnya sudah siap, dan direncanakan segera diluncurkan dalam melayani masyarakat.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPTMPTSP) Kota Tasikmalaya, Hadi Riaddy menuturkan rencananya mal perizinan yang berlokasi di kompleks bale kota itu efektif diluncurkan Oktober mendatang bertepatan dengan hari jadi Kota Tasikmalaya. Pihaknya terus melakukan persiapan, dalam merealisasikan program tersebut, yang bakal diuji coba akhir Juli atau Agustus mendatang.“Dari sisi infrastruktur insya Allah sudah siap, hanya beberapa perangkat dan sistem komputerisasinya belum, karena kemarin terdampak refocusing, semoga waktu dekat kita bisa uji coba,” ujarnya kepada Radar, Senin (5/7/2021).Menurut dia, di eks gedung serbaguna itu, terdapat 21 counter pelayanan dari setiap instansi pemerintahan. Sebetulnya, lanjut dia, sudah ada instansi lain yang hendak bergabung membuka pelayanan di MPP, sayangnya fasilitas dan sarana prasarana baru mencukupi untuk 21 counter saja.“Nanti kita upayakan penambahan, rencananya di basement ada pengembangan ketika MPP mulai efektif, melengkapi berbagai akses pelayanan yang sudah ada,” tuturnya.Dia menjelaskan dari 21 counter tersebut terdiri dari pelayanan dinas lingkungan Pemkot, serta sejumlah instansi vertikal. Diharapkan hadirnya MPP nanti bisa meningkatkan indeks kepuasan publik atas layanan yang diberikan. Adanya mal ini, masyarakat bisa mengakses sejumlah urusan secara mudah, murah, cepat dan ada kepastian hukum.“Maka, nanti OPD layanan publik dituntut untuk benar-benar berkomitmen, sebab selama ini keterlambatan rata-rata kendalanya rekomendasi teknis di OPD lain, semoga dengan berkumpul di satu tempat bisa lebih cepat,” harap pria penyuka motor besar itu.Secara pribadi ia mengaku terobsesi hadirnya MPP di Kota resik, dimana pelayanan publik di sektor perizinan merupakan wajah pelayanan secara menyeluruh suatu daerah.Maka, lanjut Hadi, MPP menjadi program unggulan dinasnya, yang juga merupakan salah satu program dalam pemantauan KPK. “Kita berharap tidak ada kendala teknis dan bisa segera efektif beroperasi melayani masyarakat,” kata Hadi. (igi)

Sumber: