Transparansi Gaji DPRD Dipertanyakan, Warga Priangan Timur Masih Berjuang di Tengah Kemiskinan

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM – Di tengah tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Priangan Timur, besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD di Kabupaten Garut, Kabupaten TASIKMALAYA, dan Kota TASIKMALAYA justru masih diselimuti misteri.

Publik menilai keterbukaan informasi terkait hak keuangan wakil rakyat minim, padahal seluruh biaya itu bersumber dari APBD yang dikumpulkan dari masyarakat.

Pemerhati anggaran dari Perkumpulan Inisiatif, Nandang Suherman, menyebut pemerintah daerah di tiga wilayah ini belum transparan soal gaji DPRD, berbeda dengan sejumlah daerah lain yang sudah membuka akses data.

“Di Tasik tidak ada publikasi rinci soal gaji DPRD. Padahal mengklaim sebagai Smart City. Kalau provinsi ada, Sumedang ada, Kabupaten Bandung ada,” tegas Nandang, Senin 8 September 2025.

BACA JUGA:Lowongan Kerja Damri untuk Lulusan SMA/SMK, Cek Syarat dan Cara Daftarnya

Menurutnya, data yang bisa diakses publik selama ini hanya bersifat global dari Kementerian Keuangan, tanpa rincian gaji pokok, tunjangan komunikasi, biaya reses, transportasi, hingga perumahan.

“Permintaan publik rendah, sehingga tidak pernah dituntut. Jangankan warga, banyak anggota DPRD sendiri tidak tahu rinciannya. Ini ironis,” kata Nandang.

Ia menambahkan, keterbukaan ini bukan sekadar urusan administrasi, tetapi juga persoalan etika. 

“Logikanya, jika tidak ada yang perlu disembunyikan, mestinya berani dibuka. Butuh desakan publik agar ini transparan,” ujarnya.

BACA JUGA:Pendataan PKH Harus Akurat, Pemkot Tasikmalaya Fokus Pengentasan Kemiskinan

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tingkat pengangguran terbuka di Kota Tasikmalaya mencapai 6,49 %, dengan persentase penduduk miskin 11,10 %. 

Kabupaten Tasikmalaya mencatat angka kemiskinan di atas 10 %, sementara Kabupaten Garut menjadi daerah dengan jumlah warga miskin tertinggi di Jawa Barat.

Situasi ini memunculkan pertanyaan publik. Apakah besaran gaji dan tunjangan wakil rakyat sebanding dengan kinerja mereka? Keterbukaan informasi diharapkan bisa menjadi langkah awal memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.

Sumber: