Pemkot Tasikmalaya Gagal Raih Kota Layak Anak 2025, Targetkan Tuntaskan Kekurangan Tahun Depan

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM – Harapan Kota TASIKMALAYA meraih predikat Kota Layak Anak (KLA) 2025 kembali pupus. 

Padahal, sejak 2023 Pemkot telah melakukan berbagai persiapan untuk memenuhi indikator penilaian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

Proses penilaian tahun ini meliputi evaluasi mandiri, verifikasi administrasi, dan verifikasi lapangan hybrid yang dilaksanakan pada Rabu 18 Juni 2025 di Aula Bappelitbangda Kota Tasikmalaya. 

Tahapan tersebut dihadiri tim penilai Kemen PPPA, Wali Kota Viman Alfarizi Ramadhan, Wakil Wali Kota Diky Chandra, Sekretaris Daerah, Forkopimda, pimpinan OPD terkait, serta perwakilan masyarakat.

BACA JUGA:Polemik Pot Bugenvil Rp143 Juta di Tasikmalaya Terus Memanas, Netizen Soroti Prioritas Anggaran

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas PPKBP3A Kota Tasikmalaya, Lusi Rosdianti, menegaskan bahwa kehadiran pimpinan daerah saat verifikasi merupakan bukti dukungan penuh Pemkot terhadap implementasi KLA.

“Hadirnya Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam penilaian hybrid adalah bukti keseriusan pemerintah daerah. Dukungan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperbaiki indikator yang belum terpenuhi,” ujarnya kepada wartawan, Jumat 15 Agustus 2025.

Namun, hasil evaluasi Kemen PPPA menunjukkan masih banyak indikator strategis yang belum tercapai. 

Di antaranya, belum adanya Peraturan Daerah tentang KLA, belum terbentuknya UPTD PPA, rumah aman, SOP penanganan, standar pelayanan, serta minimnya sarana bermain ramah anak. Seluruh indikator ini memiliki bobot besar dan tidak dapat dipenuhi secara instan.

BACA JUGA:Akhir Pekan Seru Bareng Teman, Sabrina BRI Jadi Solusi Cari Tempat Nongkrong Hits dan Asyik Terdekat

Kemen PPPA menegaskan penilaian KLA bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen untuk mengukur komitmen daerah dalam melindungi dan memenuhi hak anak. 

Tahun ini, hanya 355 kabupaten/kota yang meraih predikat KLA, turun dibanding 2023 yang mencapai 360 daerah.

Kegagalan ini menjadi bahan evaluasi Pemkot Tasikmalaya. Pemerintah berkomitmen melengkapi seluruh persyaratan strategis agar pada penilaian berikutnya dapat meraih hasil maksimal.

Sumber: