Perbaikan Ribuan PJU Padam di Tasikmalaya Kemungkinan Hanya Sebagian, kenapa?

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM - Masalah padamnya Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kota TASIKMALAYA belum juga menemukan solusi menyeluruh. 

Di balik keterbatasan anggaran, sorotan kini mengarah pada kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) yang dinilai belum maksimal dalam menggali potensi pendapatan dari retribusi parkir.

Hingga pertengahan 2025, tercatat 1.269 unit PJU padam. Namun, dari tambahan anggaran Rp300 juta dalam APBD Perubahan 2025, Dishub hanya mampu memperbaiki 45 unit dan mengganti 16 unit lampu jalan. Realisasi ini dianggap sangat jauh dari kebutuhan.

“Ada tambahan Rp300 juta untuk pengadaan dan pemeliharaan PJU. Masing-masing Rp150 juta. Tapi pelaksanaannya baru bisa Oktober sampai Desember 2025,” kata Kepala Seksi Fasilitas Lalu Lintas Dishub, Yusep Suteddy, Senin 4 Agustus 2025.

BACA JUGA:Merdeka Miliki Rumah Impian, BTN Hadirkan KPR Bunga Rendah dan Bebas Biaya

Kepala Dishub Kota Tasikmalaya, Asep Maman Permana, mengakui bahwa perbaikan PJU tak pernah bisa mengejar jumlah kerusakan yang terus menumpuk tiap tahun.

“Penggantian hanya 330 unit per tahun, sedangkan yang rusak lebih dari seribu. Jadi sisanya tetap gelap,” ujarnya.

Beberapa kecamatan yang paling terdampak adalah Bungursari (210 unit), Tamansari (200 unit), Kawalu (187 unit), dan Cibeureum (178 unit). Sejumlah jalan protokol seperti KHZ Mustofa dan SL Tobing juga dikeluhkan warga karena gelap dalam waktu lama.

Namun di sisi lain, Dishub justru masih terbebani target capaian retribusi parkir yang tak kunjung maksimal, padahal potensinya besar.

BACA JUGA:Pelita Air Buka Rute Internasional Perdana, Perkuat Layanan Global

“Kadang kami serba salah. Anggaran operasional seperti PJU kurang, tapi capaian retribusi parkir terus dituntut tinggi,” ujar Asep.

Kondisi ini memunculkan kritik dari DPRD Kota Tasikmalaya. Wakil Ketua DPRD, Wahid, menegaskan bahwa Dishub seharusnya mampu memaksimalkan sumber PAD dari sektor parkir, agar punya alasan kuat mengajukan tambahan anggaran.

“Kalau capaian retribusi tidak optimal, sulit meminta tambahan anggaran. Harus dibenahi dulu kinerjanya,” katanya.

Ia menekankan pentingnya Dishub tidak hanya berfokus pada persoalan teknis, tapi juga membenahi tata kelola keuangan dan optimalisasi potensi pendapatan.

Sumber: