RSUD dr Soekardjo Tasikmalaya Dikepung Masalah, Pegawai Desak Alih Kelola ke Pemprov Jabar

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM - RSUD dr Soekardjo TASIKMALAYA kembali menjadi sorotan. Di tengah berbagai persoalan internal, ratusan pegawai rumah sakit menyuarakan keprihatinan mereka dan mendesak agar rumah sakit milik Pemkot TASIKMALAYA itu dialihkelolakan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dorongan tersebut mencuat sebagai respons atas keterbatasan fasilitas, ketidakjelasan arah manajemen, hingga beban moral tenaga medis akibat kondisi pelayanan yang jauh dari ideal.

“Kami sulit memberikan layanan maksimal kepada pasien. Alat-alat operasi banyak yang rusak, tidak diperbarui, bahkan ada yang tidak tersedia,” ungkap dr Jumadi Santoso SpU, salah satu dokter spesialis seperti dilansir dari radartasik.id, Selasa 28 Juli 2025.

RSUD dr Soekardjo yang berstatus rumah sakit tipe B justru tidak memiliki fasilitas poliklinik. Di usia satu abad, rumah sakit ini dianggap belum mampu menjawab tantangan layanan kesehatan masyarakat yang semakin kompleks.

BACA JUGA:Saldo Gratis DANA dari Link DANA Kaget, Klaim Sekarang

Para pegawai pun melakukan aksi simbolik dengan membubuhkan tanda tangan di spanduk sebagai bentuk permohonan agar rumah sakit diserahkan ke Pemprov Jawa Barat. Mereka menilai, anggaran dari Pemkot tidak lagi mampu mengimbangi kebutuhan pengelolaan rumah sakit tipe B yang ideal.

“Permasalahan sudah sering dibicarakan bersama manajemen, tapi terbentur pada kemampuan finansial. Ini sudah menyangkut masa depan layanan kesehatan masyarakat,” tambah Jumadi.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diky Candra tak menampik adanya berbagai masalah dalam pengelolaan RSUD dr Soekardjo.

Namun ia menegaskan bahwa Pemkot belum memiliki wacana untuk menyerahkan rumah sakit tersebut ke provinsi.

BACA JUGA:Saldo Dana Gratis dari Klicksfly dan Google Chrome

“Memang ada masalah, terutama dalam manajemen dan pembenahan infrastruktur. Tapi Pemkot masih punya semangat mempertahankan,” ujarnya.

Diky menyebut saat ini Pemkot fokus menyelesaikan sejumlah PR besar, mulai dari utang-piutang, perbaikan SDM hingga pembangunan infrastruktur yang belum rampung.

Di sisi lain, Pemkot Tasikmalaya juga tengah mengembangkan RS Dewi Sartika dan membangun RS Purbaratu.

Kondisi ini menambah beban fiskal daerah dan membuat para pegawai mempertanyakan kemampuan pemkot mengelola tiga rumah sakit sekaligus.

Sumber: