Kades di Tasikmalaya Desak Pemerintah Hadir untuk Pendidikan ABK, Validasi ATS Masuk Tahap Krusial

BACA JUGA:Pemkab Tasikmalaya Validasi Ribuan Anak Tidak Sekolah, 351 Desa Dilibatkan dalam Pendataan ATS

Pemerintah desa, lanjut Harun, tidak tinggal diam. 

Sejumlah program fasilitasi pendidikan terus berjalan, mulai dari bantuan biaya melalui PADes hingga membantu pengurusan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

“Kami minta setiap warga melapor bila ada anak putus sekolah. Desa siap memfasilitasi agar mereka bisa kembali belajar,” tambahnya.

Harun juga menyoroti minimnya fasilitas pendidikan untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). 

BACA JUGA:Polisi Selidiki Penyekapan dan Rudapaksa Remaja Perempuan di Tasikmalaya, Diduga Digilir?

Di daerah pedesaan, banyak ABK yang akhirnya tidak bersekolah karena tidak adanya layanan pendidikan khusus.

“ABK ini penyumbang cukup besar angka ATS. Pemerintah harus hadir. Minimal satu kecamatan punya fasilitas pendidikan khusus, idealnya satu desa satu fasilitas,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopari Al-Ayubi memastikan pemerintah daerah telah menyiapkan langkah strategis untuk menekan angka ATS. 

Salah satunya pembangunan Sekolah Rakyat, yang ditujukan bagi anak-anak terkendala regulasi, ekonomi, maupun kondisi sosial.

BACA JUGA:Ayah Remaja Korban Penyekapan di Tasikmalaya Beberkan Kekejaman Terduga Pelaku: Dipaksa Empat Kali

“Dalam waktu dekat kita siapkan Sekolah Rakyat sebagai opsi tambahan menekan angka ATS,” tutur Asep.

Sekolah tersebut direncanakan berdiri di Kecamatan Karangnunggal. 

Pemkab bahkan telah menyiapkan pembebasan lahan seluas enam hektare.

“Lahannya luas dan memang menantang, tapi tetap akan kita dorong agar segera terwujud,” jelasnya.

Sumber: