Pinjaman Daerah Bikin Jalan Mulus, Tapi Diskusi DPRD Tasikmalaya Justru Berliku

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM – Pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten TASIKMALAYA 2025–2029 masih berlangsung dinamis di DPRD. 

Salah satu isu utama yang menjadi sorotan adalah rencana pinjaman daerah sebesar Rp230,25 miliar untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, terutama jalan.

Namun, tak semua fraksi menyepakati rencana itu. 

Beberapa terlihat menolak, meski kebijakan tersebut dinilai strategis untuk mempercepat pembangunan.

BACA JUGA:Minim Pelamar, Pemkab Tasikmalaya Perpanjang Pendaftaran Calon Direksi BUMD Strategis

Ketua Fraksi PPP-PKS DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Hidayat Muslim, menyebut pinjaman daerah merupakan bentuk inovasi Bupati Cecep Nurul Yakin dan Wakil Bupati Asep Sopari Al-Ayubi dalam memperbaiki infrastruktur.

“Ketika Pak Bupati mengambil kebijakan memperbaiki infrastruktur lewat pinjaman daerah, ada fraksi yang justru tidak setuju. Padahal ini langkah konkret untuk menjawab aspirasi masyarakat,” ujar Hidayat, Rabu 15 Oktober 2025.

Ia menegaskan, selama kebijakan itu sesuai aturan dan tidak melanggar undang-undang, tidak ada alasan untuk menolak. 

“Masyarakat bisa menilai, mana fraksi yang mendukung pembangunan infrastruktur dan mana yang tidak. Ini soal kepedulian terhadap kebutuhan rakyat,” tegasnya.

BACA JUGA:Aksi Damai Santri Kota Tasikmalaya, Tuntut Salah Satu Televisi Nasional Hargai Tradisi Pesantren

Menurut Hidayat, peningkatan kualitas jalan sudah lama menjadi aspirasi warga Tasikmalaya. 

Karena itu, RPJMD 2025–2029 yang menitikberatkan pada infrastruktur dianggap tepat.

“Pinjaman daerah ini bukan keputusan mendadak. Sudah dikaji secara matang, baik dari sisi kebutuhan fiskal maupun manfaat ekonomi,” ujarnya.

Fraksi PPP-PKS, lanjut Hidayat, memberikan dukungan penuh bukan semata karena faktor politik, tetapi karena kebutuhan masyarakat yang mendesak. 

Sumber: