TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM – Pemerintah Kota Tasikmalaya bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat segera menata ulang sistem insentif dan pengawasan distribusi program Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (B3).
Langkah ini dilakukan setelah munculnya laporan dugaan pungutan liar saat pembagian MBG di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Kawalu.
Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat, Dr. Dadi Ahmad Roswandi, menegaskan bahwa program MBG sepenuhnya dibiayai pemerintah dan tidak boleh dipungut biaya dalam bentuk apapun.
“Program ini hasil perjuangan BKKBN agar kelompok rentan mendapat perhatian dalam penanganan stunting. Judulnya saja sudah Makanan Bergizi Gratis, artinya tidak boleh ada pungutan, sekecil apa pun,” ujarnya saat meninjau langsung ke lokasi, Minggu 12 Oktober 2025.
BACA JUGA:Jangan Panik! Ini 5 Cara Mengatasi Motor Listrik Mogok Mendadak
Menurut Dadi, hasil penelusuran menunjukkan adanya kebiasaan lama kader posyandu melakukan iuran kencleng sukarela sebelum program MBG berjalan.
Kini, BKKBN meminta seluruh kader menghentikan kebiasaan tersebut karena biaya distribusi sudah ditanggung pemerintah.
“Mulai sekarang sudah tidak boleh ada lagi iuran. Biaya distribusi sudah termasuk dalam anggaran MBG. Jadi kader tinggal fokus mendistribusikan sesuai aturan,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah pusat telah menginstruksikan investigasi internal untuk memastikan distribusi MBG di Kota Tasikmalaya berjalan transparan dan tepat sasaran.
BACA JUGA:Edisi Terbatas Honda Scoopy Kuromi, Cek Jadwal Pameran di Kotamu dan Harganya
Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, menyambut baik langkah BKKBN tersebut.
Ia menilai perlu ada skema insentif resmi bagi kader posyandu agar tidak timbul kesalahpahaman di lapangan.
“Iuran yang awalnya bersifat sukarela bisa disalahartikan. Karena itu, kami akan siapkan insentif resmi bagi kader agar semuanya jelas dan tidak ada lagi tudingan pungutan,” tutur Viman.
Ia memastikan Pemkot Tasikmalaya akan menindaklanjuti hasil sidak BKKBN dan memperkuat koordinasi antarinstansi, terutama Dinas Kesehatan, SPPG, dan kader posyandu di tingkat kelurahan.
BACA JUGA:Jalan Raya di Tasikmalaya Retak dan Puluhan Rumah Warga Terendam Banjir