Ari berharap, langkah tersebut menjadi role model bagi dapur MBG lainnya.
Selain pemeriksaan kesehatan, Dinkes juga mulai memperkuat standar operasional melalui pelatihan penerbitan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).
Sertifikat ini kini menjadi syarat wajib bagi dapur MBG agar layak beroperasi.
“Kami sedang melatih 10 dapur untuk proses sertifikasi SLHS. Ini bentuk pendampingan agar semua dapur memenuhi 18 indikator kesehatan dan sanitasi,” jelasnya.
BACA JUGA:Pemprov Jabar Dinilai Lamban Tangani Pohon Rawan Tumbang di Tasikmalaya
Sementara itu, Asisten Lapangan SPPG Gunung Tandala, Sendy Anugrati, mengatakan sinergi dengan Dinkes merupakan bentuk komitmen relawan untuk menjalankan MBG secara profesional.
“Kami ingin jadi percontohan dapur MBG di Tasikmalaya. Semua proses dijalankan sesuai juknis, mulai dari rekrutmen relawan, pemeriksaan kesehatan, pelatihan, hingga sertifikasi halal dan SLHS,” katanya.
Sendy menegaskan, seluruh relawan memiliki semangat yang sama: memastikan anak-anak sekolah di Tasikmalaya mendapatkan makanan bergizi, aman, dan layak konsumsi.
“Kami ingin memberi yang terbaik untuk anak bangsa. Ini kerja kolaboratif antara relawan dan pemerintah,” ujarnya.
Dengan sinergi antara Dinkes dan relawan dapur, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Kota Tasikmalaya kini tak hanya berfokus pada penyediaan pangan, tapi juga menjamin kesehatan, keamanan, dan mutu gizi bagi para penerima manfaat.