TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM – Polemik dugaan keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam pengelolaan Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tasikmalaya semakin ramai diperbincangkan.
Publik menilai program yang seharusnya fokus pada peningkatan gizi siswa justru rawan disusupi kepentingan, apalagi setelah muncul dugaan adanya ASN yang ikut terlibat dalam penyediaan dapur.
Desakan agar pemerintah kota bersikap transparan datang dari berbagai kalangan, termasuk organisasi mahasiswa.
Mereka menuntut agar pengelolaan MBG benar-benar bersih dari praktik penyalahgunaan wewenang, mengingat program ini merupakan kebijakan strategis pemerintah pusat untuk mendukung kualitas pendidikan.
BACA JUGA:Rotasi Mutasi ASN di Tasikmalaya Dinilai Tak Transparan
Namun, Plt Inspektur Inspektorat Kota Tasikmalaya, Maman R. Setiadi, menyatakan pihaknya masih menunggu hasil investigasi dari Badan Pengawasan internal pemerintah pusat.
Menurutnya, pengawasan MBG bukan sepenuhnya kewenangan pemerintah kota.
“Pemda tidak punya kewenangan, tidak ada pelimpahan inspektorat BGN untuk itu,” kata Maman, Selasa 30 September 2025.
"Kalau ada indikasi konflik kepentingan, laporkan saja. Hasil investigasi ada di BGN, apakah terindikasi penyalahgunaan wewenang atau tidak. Setelah ada hasil, baru ditindaklanjuti," sambungnya.
BACA JUGA:Capaian Imunisasi Zero Dose di Tasikmalaya Baru 64 Persen, Target Harus Tuntas Akhir Oktober
Maman juga menanggapi isu yang menyeret salah satu ASN perempuan.
Ia menilai dugaan itu lemah karena keterlibatan lebih kepada faktor keluarga.
“Keterlibatan Bu Imas saya rasa tidak ada, karena itu suaminya yang terkait langsung, bukan dia. Jadi kesepakatan dengan SPPG,” jelasnya.
Meski begitu, Inspektorat tak menutup mata atas potensi konflik kepentingan yang bisa terjadi dalam program besar seperti MBG.
BACA JUGA:Maun Test Drive? Suzuki Tampilkan Produk Unggulan di GIIAS Bandung 2025