“Wali Kota harus turun tangan langsung, duduk bersama OPD terkait, dan memastikan penyelesaian ini menjadi agenda prioritas. Jangan sampai pemerintahan di bawah kepemimpinan beliau gagal menjalankan mandat reformasi birokrasi,” tambah Asep.
Ia memastikan DPRD akan terus mengawal isu ini dan membuka ruang aspirasi bagi para tenaga honorer yang belum mendapat kejelasan status.
“Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah jelas dari Pemkot, terutama Wali Kota, kami akan angkat isu ini ke forum lebih tinggi. Kami tidak ingin ribuan honorer menjadi korban pembiaran birokrasi,” tegasnya.
![](data:image/svg+xml;charset=utf-8,<svg height="360px" width="336px" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1"/>)