Ketua GP Ansor Dukung Pergeseran APBD untuk Infrastruktur, Tapi Ingatkan Skala Prioritas dan Transparansi

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM – Rencana Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, untuk menggeser Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 demi percepatan pembangunan infrastruktur, terutama jalan, mendapat tanggapan dari berbagai pihak. 

Salah satunya datang dari Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Tasikmalaya, Fahmi Sidiq.

Fahmi menyatakan dukungannya terhadap pembangunan infrastruktur melalui skema pergeseran APBD, dengan catatan dilakukan secara selektif dan terencana. 

Ia menekankan pentingnya mekanisme yang sesuai dan transparansi dalam proses tersebut.

BACA JUGA:Forum DPK KNPI Kabupaten Tasikmalaya Dorong Aris Romdoni Jadi Kandidat Kuat Ketua KNPI di Musda 2025

“Kami mendukung pembangunan infrastruktur melalui pergeseran APBD, tapi harus tetap mengikuti prosedur yang berlaku, termasuk persetujuan DPRD Kabupaten Tasikmalaya,” ujar Fahmi, Minggu 15 Juni 2025.

Ia mengingatkan bahwa kebijakan pergeseran anggaran harus mengedepankan skala prioritas, keterbukaan, dan akuntabilitas, agar benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat.

“Pergeseran anggaran jangan asal geser. Harus mempertimbangkan sektor prioritas dan dilakukan secara terbuka. Komunikasi dengan DPRD juga penting agar tidak terjadi benturan kepentingan dalam penetapan program pembangunan,” tambahnya.

Fahmi juga menyoroti pentingnya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dasar arah pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah oleh Bupati Cecep dan Wakil Bupati Asep Sopari.

BACA JUGA:Ribuan Ikan Mati di Sungai Ciwulan Tasikmalaya, Diduga Tercemar Limbah Industri

“RPJMD harus segera disusun dan ditetapkan. Itu menjadi pijakan penting agar arah pembangunan dan alokasi APBD lebih jelas dan terencana,” tegasnya.

Menurut Fahmi, hingga pertengahan tahun 2025, realisasi APBD dinilai belum optimal karena berbagai faktor, termasuk dampak dari Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan dinamika penyesuaian anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi.

“Realisasi APBD sejauh ini belum maksimal karena masih terdampak agenda PSU serta transisi anggaran pusat dan provinsi. Ini tantangan yang harus dihadapi Pemerintah Daerah,” jelasnya.

Ia pun mendorong Bupati dan Wakil Bupati untuk menunjukkan kepemimpinan yang responsif dan solid dalam mengelola fiskal daerah.

BACA JUGA:KUR BNI Rp 4,6 Triliun Diserap Lebih dari 20.000 Pelaku UMKM