Mereka juga mengkritisi buruknya kondisi infrastruktur di Kabupaten Tasikmalaya yang masih terbengkalai dan meminta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Persoalan lain yang disoroti adalah keterlambatan pembayaran gaji guru honorer yang sering terjadi, hingga bisa mencapai empat bulan atau bahkan setengah tahun.
Wildan juga mendesak penyelesaian sarana olahraga yang hingga kini masih mangkrak.
Massa juga meminta DPRD segera mengesahkan Perda tentang percepatan pembangunan wilayah Tasikmalaya Selatan (DOB).
BACA JUGA:Ajang Ketangkasan Burung Merpati: Dorong Ekonomi Melalui Budidaya dan UMKM di Kota Banjar
Menanggapi tuntutan ini, Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya sementara, Cecep Nur Yakin, menyatakan bahwa seluruh poin yang disampaikan oleh massa aksi akan dicatat dan diperhatikan oleh DPRD.
"Kami akan bersama-sama mengawal seluruh pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya," ujarnya.