TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM - Bawaslu Kota Tasikmalaya melakukan rapat koordinasi pengawasan bersama seluruh stakeholder dan meluncurkan pemetaan tingkat kerawanan Pilkada 2024, Senin 5 Agustus 2024 di Hotel Santika.
Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kota Tasikmalaya, Enceng Fuad, menyatakan bahwa peta kerawanan ini didasarkan pada indeks kerawanan pemilu yang dirilis Bawaslu RI dan data hasil pengawasan pada Pemilu sebelumnya.
"Dari dua data tersebut, kami menyusun peta kerawanan dengan tujuan mengantisipasi dan memetakan potensi masalah serta sebagai upaya pencegahan oleh Bawaslu Kota Tasikmalaya dalam Pilkada 2024," ujar Enceng kepada radartasik.com.
Berdasarkan pemetaan pihaknya, tingkat kerawanan Kota Tasikmalaya berada pada peringkat ke-7 se-Jawa Barat, yang dinilai sangat tinggi.
BACA JUGA:Akhirnya Ada Titik Terang: Penertiban Pedestrian Cihideung Kota Tasikmalaya Segera Dilaksanakan
Enceng menegaskan bahwa tujuan utama Bawaslu adalah memastikan Pilkada 2024 Kota Tasikmalaya ini berjalan lancar tanpa adanya keributan.
"Kami berharap Pilkada 2024 ini aman, tentram, dan masyarakat antusias berpartisipasi," harapnya.
Ia menambahkan, politik uang dan pengaturan daftar pemilih tetap menjadi perhatian utama Bawaslu.
"Kami juga mengantisipasi kampanye di luar jadwal. Dengan masa pencalonan yang akan segera dimulai, koordinasi dengan seluruh stakeholder, termasuk KPU, menjadi sangat penting," tambah Enceng.
BACA JUGA:Jadi Perusahaan Pembayar Pajak Terbesar, BRI Diapresiasi Oleh Negara
Meskipun saat ini fokus pada penyusunan daftar pemilih, Enceng mengungkapkan bahwa temuan pengawasan sebelumnya menunjukkan adanya kerawanan di semua kecamatan, baik terkait politik uang maupun intimidasi politik.
Indeks kerawanan mencapai 51,70 persen, angka yang dinilai tinggi untuk tingkat lokal meski tidak demikian secara nasional.
Sementara itu Pj Sekda Kota Tasikmalaya, Asep Goparullah menuturkan, suksesnya penyelenggaraan Pilkada 2024 tidak hanya menjadi tanggungjawab dari penyelenggara saja.
Akan tetapi menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk peserta Pilkada 2204, masyarakat, Forkopimda dan Pemerintah Daerah.