Tindakan tersebut bagi kami bukan dari faktor ekonomi saja, tapi utamanya dari kurangnya pemahaman untuk mempolarisasi kehidupan yang ideal.
Institusi pendidikan jangan acuh terkait kondisi lingkungan sekitarnya, tidak boleh diksriminatif seolah layanan pendidikan hanya difokuskan kepada peserta yang sudah terjalin transaksional.
Karena sudah diamanati oleh konstitusi serta Tri Dharma perguruan tinggi maka produk-produk pendidikan haruslah komprehensif dirasakan masyarakat yang tidak mendapatkan kesempatan karena finansial.
Di Kota Tasikmalaya ada sekitar 20 Perguruan Tinggi negeri atau swasta serta birokrasi pemerintahan yang dampaknya patut dipertanyakan?
Perlunya ada ekspansi terkait Tri Dharma Perguruan Tinggi, supaya terciptanya sinergitas Lembaga Pendidikan, pemerintah dan masyarakat untuk berdampak dan solutif untuk memediasi permasalahan dan menjamin kebutuhan intelektual masyarakat.
Banyak pemandangan sosial dengan permasalahan yang sama terkait ini, dan kami meminta lembaga pendidikan konsisten memfasilitasi pendidikan nonformal di masyarakat serta pemerintahan mampu meregulasi fenomena yang terjadi sehingga ramuan produk-produk pendidikan bisa dinikmati secara menyeluruh seperti mengadakan kelas alternatif secara gratis, kuliah umum dalam setiap targetan rancangan kerjanya karena bahwasannya cakupan Civitas Akademika juga harus beraktifitas diluar untuk masyarakat luas.
Kegelapan pengetahuan sangat buruk bagi keberlangsungan peradaban, para akademisi dan pemerintah harus menjadi pencerah yang mampu menerangi kehidupan bermasyarakat.
Saya rasa penting disampaikan bahwa waktu adalah perjalanan pemahaman, dan pemahaman dengan keselarasan mampu menciptakan kesejahteraan. (*)
BACA JUGA:Bojan Hodak Puas dengan Kualitas 4 Pemain Baru Persib, Optimis Tim Lebih Baik Kontra Persis Solo
Penulis: Yuda Alfaripan Zeusley,
Sekbid Advokasi PC PMII Kota Tasikmalaya.