"Kami sudah fasilitasi ke BSRN supaya tandatangan para pegawai dan pejabat disertifikasi. Dari 3.800 tandatangan pegawai dan pejabat yang didaftarkan, baru 2.000 lebih yang sudah aktivasi, karena proses aktivasi harus dilakukan oleh masing-masing pegawai," tambahnya.
Namun, kendalanya adalah beberapa pegawai belum paham meskipun sosialisasi sudah dilakukan sejak lama. Secara umum, fitur ini sudah bisa diimplementasikan di setiap dinas, kecamatan, bahkan kelurahan.
"Komitmen pimpinan OPD sangat berpengaruh dalam pengimplementasian TTE ini. Dulu, Kecamatan Bungursari merupakan yang tertinggi dalam penggunaan TTE karena Pak Camatnya menginstruksikan lurah untuk menggunakannya. Ini efektif agar fasilitas ini bisa dioptimalkan," jelasnya.
Berdasarkan database, instansi yang paling getol memanfaatkan sistem ini adalah Dinas Kesehatan, yang per Juni 2024 sudah memproduksi 11.299 dokumen elektronik, disusul Bungursari dengan 9.478 dokumen. Sementara, instansi dengan pemanfaatan terendah adalah Badan Kesbangpol yang hanya memproduksi satu dokumen elektronik saja.