Dompet Tiap Dinas di Kota Tasikmalaya Harus Diperiksa, Update Status Jalan-Jalan di Kaltim Melukai Hati Rakyat

Kamis 06-06-2024,13:00 WIB
Reporter : Ayu Sabrina
Editor : Rezza Rizaldi

TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM - Perjalan dinas luar ke Balikpapan, Kalimantan Timur dalam Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) 2024 konon menggunakan anggaran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

Anggota Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya, Dodo Rosada MH mengatakan, tak sepatutnya para pejabat Pemkot yang ikut Apeksi memanfaatkan perjalanan dinas tersebut sekaligus pelesir. 

“Update status jalan-jalan di Kaltim, melukai hati rakyat. Sementara ada kegagalan panen harus segera difollow up. Di mana peran negara? Harus hadir di saat krisis seperti ini,” kata Dodo kepada Radar Tasikmalaya, kemarin Rabu 5 Juni 2024. 

“Ke Kaltim bukan jalan-jalan, itu mestinya hanya orang yang berkepentingan. Anggaran tidak besar, kalau hanya orang yang berkepentingan saja. Pelayanan tidak akan terbelangkai,” sambungnya. 

BACA JUGA:Victor Igbonefo Jadi Peraih Gelar Terbanyak di Liga Indonesia, Juara Liga 1 Bersama Persib Jadi Gelar Keempat

Sebab menurut Dodo, Apeksi tidak perlu melibatkan banyak pegawai Pemerintah Kota Tasikmalaya. Cukup dengan kepala daerah dan Eselon II. 

Butuh mengeluarkan banyak uang kalau untuk membayarkan tiket pesawat satu orang saja, apalagi dengan memboyong staff. 

“Ini kan penghamburan anggaran. Kalau lebih dari satu orang dikali tiket pesawat berapa. Rakernas Apeksi itu sebetulnya tidak harus melibatkan banyak orang. Cukup kepala daerah dan eselon 2. Memang Rakernas Apeksi itu kan tujuannya untuk menyamakan persepsi, membandingkan dengan kabupaten/kota lain. Yang diharapkan yang hadir cukup dengan pemangku kebijakan,” terang Dodo. 

Namun bukan berarti selain Eselon II tidak penting. Dodo menyebut Pemerintah Kota Tasikmalaya saat ini mesti melihat keadaan anggaran yang tengah ‘seret’ ini. 

BACA JUGA:Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Irak Kick Off 16.00 WIB, Menuju Piala Dunia 2026

“Rapat kerja nasional terbatas. Ini kan harus ditinjau dari tingkat urgensitas dari pegawai yang ikut. Atau sebatas penggembira saja? Kalau memang peserta cukup kepala daerah ya tinggal didampingi sekda dan kepala dinas. Mana yang lebih substansif? memberangkatkan sekian ratus orang kah?” tegasnya. 

Politisi PDI-Perjuangan itu menyinggung bahwa setidaknya pelayanan pun berdampak dengan absen-nya mereka dalam rutinitas pekerjaan. 

“Otomatis ini akan berdampak terhadap kepentingan pelayanan karena kan pelayanan itu di satu sisi merupakan prioritas dan itu menjadi target. Kalau kita dihadapkan pada situasi yang dilema, kepentingan pelayanan yang prioritas itu yang harus diutamakan dibanding berangkat ke sana yang tidka begitu prioritas,” tambahnya. 

Dodo khawatir bahwa keberangkatan ke Balikpapan, adalah akal-akalan dinas untuk memasukannya ke dalam program yang sebetulnya, tak teralokasikan di Rencana Anggaran Kas (RAK). 

BACA JUGA:Sejarah Pabrik Teh Taraju dan Perkebunan Teh di Tasikmalaya Pada Zaman Belanda

Kategori :