Pertama, menolak keras segala bentuk tindakan yang mengarah pada terjadinya pelanggaran serta terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di KPU Kota Banjar.
Kedua, menolak pengumuman KPU Provinsi Jawa Barat Nomor: 4/SDM.2.Pu/32/2024, tanggal 5 Maret 2024 tentang hasil seleksi tenaga administrasi Sekretariat KPU Kota Banjar.
Ketiga, KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kota Banjar wajib melaksanakan proses rekrutmen, seleksi tenaga kerja, pegawai sesuai regulasi yang ditetapkan serta wajib mengedepankan asas keterbukaan, fair, dan berkeadilan.
Keempat, KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kota Banjar agar segera melakukan monitoring dan evaluasi atas proses dan hasil seleksi tenaga administrasi sekretariat KPU Kota Banjar.
BACA JUGA:Ini Penjelasan Polisi soal Sepeda Motor Terbang ke Atas Genting Rumah Warga di Culamega Tasikmalaya
Kelima, secara bersama-sama mengajukan rekruitmen atau seleksi ulang tenaga administrasi Sekretariat KPU Kota Banjar.
"Kami beri waktu sampai Senin (minggu depan), dan jika tuntutan tidak dipenuhi kami akan terus mengawal proses ini sampai selesai," tegasnya.
Karena pihaknya menilai menilai ada dugaan pihak internal dan eksternal di KPU Jabar, terlebih mengarah ke politik taktis Pilkada nanti.
Maka dari itu meminta KPU provinsi dan RI menindak tegas oknum yang diduga melakukan pelanggaran dalam seleksi tersebut.
BACA JUGA:Jadwal dan Syarat Pendaftaran Motis Mudik Lebaran 2024 Berikut 20 Stasiun yang Dilewati
Ketua KPU Kota Banjar Muhammad Mukhlis menuturkan, siap memfasilitasi dan mengawal tuntutan dari massa mahasiswa sampai ke provinsi.
"Kita akan kawal tuntutan itu, terkait hasilnya nanti apapun hasil tuntutannya kami akan sampaikan," tuturnya.