BACA JUGA:Ongkos Rute Perjalanan Tasik-Bekasi Cuma Rp82 Ribu, Termurah dari Semua Bus
Padahal kata Andi, untuk dapat menyelesaikan secara menyeluruh kaitan dengan persolan Pedagang Kaki Lima, Kota Tasikmalaya harus memiliki pedoman yang jelas terlebih dahulu. Salah satunya adalah Perda khusus untuk pemetaan dan pemberdayaan PKL tersebut.
Selain draft Ranperda Pemetaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Andi juga meminta agar konsep desain penataan PKL yang sedang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum juga bisa segera dibahas agar dapat direalisasikan.
“Kan dinas-dinas terkait sedang menyusun draft, konsep tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, contohnya Dinas PU sedang menyusun untuk konsep Pedestrian Cihideung, kalau memang sudah ada ya segara dibahas agar bisa cepat terealisasi juga,” ungkapnya lagi.
Penyelesaian masalah PKL, menurut Andi harus melihat dan mendengarkan dari berbagai sisi. Baik dari para pemilik toko, para pedagang juga masyarakat. Sehingga ketika ada penyelesaian semu sudah sepakat dan memiliki keinginan yang sama.
Beberapa solusi kaitan dengan masalah PKL pernah dilakukan Pemkot Tasikmalaya beberapa kali. Bukan hanya masalah Pedagang Kaki Lima Pedestrian Cihideung saja. Tapi juga beberapa PKL seperti di Pasar Cikurubuk dan Dadaha.
PKL di Dadaha pernah dibangunkan shelter khusus PKL, tapi saat ini shelter tersebut malah sepi ditinggalkan oleh para Pedagang Kaki Lima. Tidak ada lagi PKL yang berjualan di sana. Begitu juga dengan Pasar Cikurubuk pernah dibangunkan tempat, PKL pun tidak mau menempati.
“Adanya lokasi-lokasi Pedagang Kaki Lima yang ditinggalkan oleh para PKL karena memang tidak ada evaluasi, pengawasan yang berkelanjutan yang dilakukan oleh dinas terkait."
"Tidak hanya sekadar membangun menghabiskan anggaran saja, tapi harus ada pengawasan, pembinaan, evaluasi yang menyeluruh, sehingga PKL menjadi betah, dan tempat yang disiapkan pemerintah juga ramai,” tegasnya lagi.
Sedangkan terkait PKL Pedestrian Cihideung yang dulu terkenal dengan Jalan Cihideung, Komisi II berharap agar penyelesainnya bisa menjadi solusi untuk semua pihak. Bila melihat pada historis dari lokasi tersebut, pemerintah harus bijak dalam mengambil keputusan.
“Kalaupun ada PKL nanti yang diperbolehkan di sana, tetap tidak boleh mengganggu estetika yang ada, tidak boleh mengganggu ruang-ruang publik yang memang menjadi kebutuhan masyarakat banyak,” pungkasnya.