Soal Pedagang Kaki Lima di Pedestrian Cihideung, Pemkot Diminta Jangan ‘Berlarut-larut’
KOTA TASIK, RADARTASIK.COM - Komisi II Dewan Perwakin Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tasikmalaya meminta kepada pihak Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk segera menyampaikan Ranperda tentang Pemetaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Tasikmalaya. Seperti diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya, Andi Warsandi SE.
Andi menyampaikan bahwa hingga saat ini draft yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya terkait Ranperda Pemberdayaan dan Pemetaan PKL belum diterima oleh pihak DPRD.
Padahal rencana untuk pembuatan Perda tentang Pemberdayaan dan Pemetaan PKL sudah sejak lama dibicarakan.
Terlebih saat ini, kata Andi, Kota Tasikmalaya sedang menghadapi persoalan yang harus segera diselesaikan yaitu masalah PKL.
BACA JUGA:Cuma Butuh Waktu 1 Jam Rute Perjalanan Jakarta-Pangandaran Bisa Nikmati 2 Tempat Wisata Hidden Gem
Masalah PKL itu, kata Andi, bukan hanya PKL yang ada di Pedestrian Cihideung saja, tapi juga beberapa titik Pedagang Kaki Limalain di sekitar Kota Tasikmalaya.
Politisi senior dari Fraksi Partai Gerindra ini juga menyampaikan bahwa pihak Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya telah bertemu dengan PJ. Wali Kota Tasikmalaya Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP., M.E., untuk membahas persoalan PKL.
Dalam pertemuan yang dilaksanakan beberapa waktu lalu, Andi menjelaskan, pihak Pemkot Tasikmalaya masih meminta waktu untuk dapat bertemu dan mengimpun berbagai usulan dari berabagi steakholder masyarakat, kaitan dengan penyelesaian masalah Pedagang Kaki Lima .
“Betul Komisi II sudah bertemu dengan PJ Wali Kota Tasikmalaya, Pak Cheka, kita membahas tentang penataan Pedagang Kaki Lima."
BACA JUGA:Siapa Saja Mantan Kapolres Tasikmalaya Kota yang Sudah Disapa ’Pak Jenderal’
"Pada prinsinya Pemkot juga fokus untuk menyelesaikan masalah PKL ini, mereka sedang mengumpulkan masukan dan saran dari semua stakeholder."
"Dari para tokoh, para ulama, tokoh kebudayaan, tokoh masyarakat, semua sedang dihimpun yang kemudian nanti akan di diskusikan bersama jalan terbaiknya seperti apa,” jelas Andi.
Berkaitan dengan langkah yang tengah dipersiapkan Pemkot, kata Andi, pihak Komisi II memberikan keluangan waktu.
“Tapi jangan terlalu lama, jangan berlarut-larut, harus dengan segera diselesaikan. Kami juga tunggu Ranperda Pemetaan dan Pemberdayaan PKL yang hingga saat ini belum disampaikan kepada kami, baru sebatas judul saja yang disampaikan, draftnya seperti apa kami belum menerima,” teganya.