TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM – Pesta demokrasi 5 tahunan selalu ditunggu masyarakat khususnya pemilik hak pilih. Namun, dalam tidak sedikit dalam setiap Pemilihan Umum (Pemilu) selalu timbul berbagai macam penyakit politik.
Demikian disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Dede Muharam saat melalukan sosialisasi Ideologi Kebangsaan bersama Kebasbangpol dengan para ormas dan LSM se-Kota Tasik, Rabu 22 Maret 2023 sore.
"Ideologi kebangsaan yang dilakukan oleh Kasbangpol ini dalam upaya untuk edukasi politik kepada masyarakat," paparnya usai mengisi materi.
"Karena dalam Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011 pasal 14 menyatakan, diantara fungsi dan kewajiban partai politik itu adalah memberikan edukasi politik kepada masyarakat," sambungnya.
Menurutnya, undang-undang ini sangat mulia dan bagus ketika masyarakat sudah cerdas berpolitik. Karena nasib bangsa ini ditentukan oleh masyarakat itu sendiri terlebih jelang Pemilu 2024 serempak.
"Tapi hingga hari ini kan fenomena yang terjadi di negeri ini masyarakat dalam menentukan pilihan politik itu bukan rasionalitas, tetapi lebih ke pragmatis," sesalnya.
Politisi Parta Keadilan Sejahtera (PKS) menilai, sangat berbahaya jika nenentukan pilihan karena pragmatis. Apalagi tahun depan akan dihelat Pemilu 2024 serempak.
"Kami harus berikhtiar untuk memahamkan dan menyadarkan masyarakat. Karena ada 3 penyakit politik di negeri ini," ungkap dia.
Dari 3 penyakit politik itu antara lain high cost politik. Atau biaya politik yang cukup mahal. Sehingga dengan biaya politik yang cukup mahal, orang-orang yang punya integritas tetapi tidak memiliki finansial, beberapa diantaranya tidak memiliki kesempatan untuk memimpin bangsa negeri ini.
"Itu dampak dari cost politik. Lalu ketika seorang kader partai seorang politisi senior di partainya memiliki kualitas yang kuat, intensitas yang bagus, kapasitas yang luar biasa, tapi tidak memiliki finansial yang cukup, maka tak sedikit mereka terpelanting dari partai politiknya," bebernya.
Kemudian, kata dia, penyakit politik lainnya adalah oligarki politik. Artinya para oligarki yang mendominasi berkuasa.
"Serta interlocking politik. Politik saling mengunci. Sehingga tidak sedikit partai politik yang tidak bisa berbuat banyak karena sudah dijahati oleh kasus yang menerpanya," jelasnya.