Menurut dia, TPP yang dibayarkan terlambat akan menurunkan derajat kebahagiaan ASN.
Jika terjadi apa-apa terhadap keluarga itu karena uangnya tidak cukup, itu dosanya dibagi Kabag Organisasi di daerah itu, Kepala Badan Keuangan di daerah itu.
”Mungkin karena terlambat atau salah data segala macam, yang prinsip-prinsipnya, jangan hanya salah lembaran, salah form, karena itu saya minta rapat ini membentuk tim,” terangnya.
Dalam rakor tersebut, Suhajar meminta agar prosedur validasi TPP lebih disederhanakan dan pemerintah daerah diminta untuk tidak menunda-nunda validasi.
BACA JUGA: BEK ANYAR PERSEBAYA Jawab Kepercayaan Coach Aji Santoso, Sukses Melapis Rizky Ridho
Selain itu memberikan ruang kepada pemda untuk menghitung TPP secara mandiri berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan.
”Bagaimana memastikan TPP ini lebih cepat untuk dibayar, jika itu harus mengubah Permendagri, saya menghadap Pak Menteri, tapi kalau harus melipatgandakan waktu kerjanya ya silakan. Jangan sampai dosa keterlambatan TPP ini terus berulang,” tandasnya.
Artikel ini sudah tayang di fin.co.id dengan judul : Asyik! Pencairan TPP ASN Disegerakan, Ini Indikator TPP ASN dan Besarannya