JAKARTA, RADARTASIK.COM – Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyebut di sejumlah instansi, terutama di daerah, program pengentasan kemiskinan belum berdampak optimal.
Misal, program studi banding, biaya perjalanan dinas puluhan triliun dan diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel.
”Faktualnya itu ada tapi bukan Rp 500 triliun. Bapak presiden ingin anggaran yang ada bisa dibelanjakan untuk program yang berdampak langsung ke warga,” tuturnya seperti dilansir laman Kementerian PANRB, Minggu 29 Januari 2023.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, lanjut dia, tahun 2022, biaya perjalanan dinas puluhan triliun. Tentu ini harus dipilah. Mana yang perlu, mana yang tidak.
BACA JUGA: Dirut BRI Beberkan 6 Faktor Penentu Keberlanjutan Industri Perbankan Indonesia
Kemudian, ia mencontohkan untuk sosialisasi kebijakan kementerian, di Kementerian PAN RB, hampir semua sudah daring.
Kementerian PANRB telah membuka forum konsultasi terkait berbagai hal ini secara tematik setiap hari dengan kontak petugas yang bisa dihubungi.
”Semuanya kita kemas online untuk memudahkan seluruh daerah, tidak perlu ke Jakarta untuk berkonsultasi,” tegas dia.
Dia mencontohkan lagi, seperti pekan lalu, Kementerian PANRB menerima jajaran pemkab dari Sumatera. Sangat jauh daerahnya. Untuk konsultasi soal reformasi birokrasi tematik kemiskinan. Ada 5-10 orang.
BACA JUGA: Serunya Bikers CB150X Rasakan Pengalaman Baru di Acara CB150X Fun Challenge
”Itu baru satu daerah. Tiap hari bisa 10 daerah yang datang. Sudah berapa biayanya. Maka sekarang konsultasi dan sebagainya kita online-kan,” ujarnya.
Pekan lalu, Anas memang kembali membeberkan reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan sebagai dukungan penguatan tata kelola birokrasi untuk mencapai target penurunan kemiskinan menjadi 7 persen pada tahun 2024.
”Sesuai arahan Presiden Jokowi, program birokrasi harus berdampak optimal, salah satunya terkait pengentasan kemiskinan,” ujar Anas di Jakarta, Minggu 29 Januari 2023.
Seperti diketahui, per September 2022, berdasarkan data BPS, kemiskinan Indonesia sebesar 9,57 persen, menurun dibanding tingkat kemiskinan pada September 2021 sebesar 9,71 persen.