Airlangga Hartarto: Mitigasi Risiko Korupsi di Tengah Krisis, B20-G20 Tingkatkan Strategi Integritas

Jumat 19-08-2022,16:42 WIB
Editor : Agustiana

radartasik.com - Di tengah himpitan gejolak  The Perfect Storm y ang berpotensi memicu stagflasi dan krisis di berbagai lini, perekonomian nasional tetap mampu bergerak maju serta menunjukkan stabilitas dan resiliensi dalam merespons berbagai tantangan global tersebut.

Penguatan ekonomi ditunjukkan melalui tingkat pertumbuhan ekonomi Q2-2022 sebesar 5,44% dan didukung oleh inflasi yang relatif terkendali per Juli 2022 mencapai 4,94%.

Terkait dengan sektor aliran modal, IHSG terus mengalami tren positif secara year-to-date hingga 12 Agustus 2022 yang bertumbuh sebesar 8,32% atau berada pada level 7.129.

BACA JUGA:Ini Alasan Polri Tidak Langsung Tahan Istri Irjen Sambo, Putri Candrawathi usai Ditetapkan sebagai Tersangka

Sepanjang bulan Agustus, Indonesia masih mengalami  capital inflow pos itif sebesar USD 866.1 juta sehingga menunjukkan bahwa prospek pemulihan ekonomi nasional turut memberikan optimisme tersendiri bagi investor asing.

“Berbagai  leading indicator  telah menunjukkan bahwa pemulihan akan berlanjut dengan outlook positif, namun kita tidak boleh lengah dan mengabaikan fakta bahwa risiko korupsi dan pelanggaran dalam tata kelola perusahaan seringkali meningkat pada saat krisis,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

BACA JUGA:Alhamdulillah, CCTV yang Merekam Sebelum, Sesaat dan Setelah Pembunuhan Brigadir J Ditemukan

Hal itu disampaikan saat menjadi  keynote speech  dalam acara B20-G20 Dialogue: Integrity and Compliance Task Force, Kamis (18/08).

Adapun risiko berupa suap, pencucian uang, pendanaan terorisme, hingga  cyber crime  dipicu oleh beberapa faktor.

Yakni, iklim keuangan yang bergejolak, beralihnya fokus perusahaan terhadap mitigasi risiko dan penanganan krisis, hingga meningkatnya ancaman keamanan siber seiring dengan pesatnya transformasi digital di masa pandemi.

BACA JUGA:DPRD Berharap Ekonomi Masyarakat Bisa Kembali Bangkit Pasca Pandemi

Untuk itu, perusahaan dituntut mampu mengambil langkah-langkah mitigasi korupsi yang memadai melalui penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik serta transparansi dalam pelaporannya.

“Tata kelola yang baik berdasarkan transparansi akan menjaga keamanan nasional dan atau bahkan internasional, dan mendukung operasi bisnis,” ungkap Menko Airlangga.

Sebagai bagian dari  Open Government Partnership,  Pemerintah terus berupaya membangun sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mendukung pemberantasan praktik korupsi dan menciptakan respons pandemi yang transparan, efektif, dan adil dalam jangka panjang melalui berbagai kebijakan.

BACA JUGA:DPRD Berharap Ekonomi Masyarakat Bisa Kembali Bangkit Pasca Pandemi

Melalui  Digital Economy Working Group  (DEWG) G20 Indonesia, Pemerintah juga mendorong negara-negara anggota G20 untuk mengadopsi prinsip-prinsip bersama Arus Data Lintas Negara dan Arus Bebas Data secara Terpercaya yang terdiri dari  lawfulness, fairness, transparency,  dan  reciprocity. 

Aliran Bebas Data Secara Terpercaya tersebut juga menjadi salah satu wujud dari transformasi struktural untuk menciptakan tatanan global yang seimbang, inklusif, dan mulitilateral.

BACA JUGA:Putri Candrawathi Seharusnya Diperiksa Kembali, Tapi Sakit dan Meminta Istirahat 7 Hari

Selain itu, melalui Presidensi G20 Indonesia,  Anti-Corruption Working Group  (ACWG) juga akan berfokus untuk membahas peningkatan transparansi dan akuntabilitas baik untuk sektor publik maupun sektor swasta.

Terakhir, sejalan dengan  Paris Agreement , Indonesia juga akan meningkatkan transparansi berbagai upaya dalam menangani dampak perubahan iklim sebagai bentuk komitmen untuk mengadvokasi ekonomi hijau dan mencapai Agenda Pembangunan Berkelanjutan tahun 2030.

“Pertemuan ini sangat penting, karena di tengah ketidakpastian B20 mengangkat isu  compliance  yang sangat diperlukan terutama untuk menjaga  bussiness sustainability  sekaligus di situasi seperti ini target  climate change  juga harus didorong karena salah satu agenda yang ditargetkan Indonesia adalah energy transition yang adil dan affordable, sedangkan dalam digitalisasi adalah transfer data yang bisa dipercaya,” tutup Menko Airlangga dalam sesi  doorstop. (dft/fsr)

Kategori :