BANJAR, RADARTASIK.COM – Wali Kota Banjar Hj Ade Uu Sukaesih menyoroti kasus dugaan tindak pidana korupsi di dua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Saat ini kasus korupsi di BUMDes Balokang dan BUMDes Binangun tersebut tengah diusut Kejaksaan Negeri Kota Banjar.
Orang nomor 1 di kota empat kecamatan ini prihatin dengan pengelolaan BUMDes yang berujung pada masalah hukum.
”Jelas saya sangat prihatin dan menyesalkan adanya temuan kasus dugaan penyelewengan dana BUMDes itu ya,” kata dia.
BACA JUGA: Ternyata Jenderal Bintang Satu Pelaku Penembakan Sejumlah Kucing di Sesko TNI, Begini Alasannya
”BUMDes Binangun dan BUMDes Balokang. Tapi mungkin kasus BUMDes di Desa Balokang itu merupakan warisan terdahulu,” kata dia pada Rabu 17 Agustus 2022.
Dia meminta BUMDes yang lain tidak ada yang terjerat persoalan hukum yang sama.
Keprihatinannya juga tidak terlepas dari upaya Pemkot Banjar yang sudah memberikan subsidi atau modal usaha bagi BUMDes di Kota Banjar. Namun sayang, tidak berjalan seperti yang diharapkan.
”Kejadian ini harus menjadi cerminan bagi BUMDes lainnya. Jangan sampai tersandung kasus serupa,” kata dia.
BACA JUGA: Buron Sepekan, Pencuri Sepeda Motor Tak Berkutik saat Ditangkap Satreskrim Polres Banjar
”Pemerintah Kota Banjar juga sebelunya telah memberikan subsidi untuk penanganan masyarakat melalui BUMDes. Seharusnya hal itu dijaga dengan baik, dan dikelola sesuai aturan yang ada bukan diselewengkan. Harus jadi cerminan bagi BUMDes yang lain,” katanya.
Sebelumnya, tim penyidik Kejaksaan Negeri Kota Banjar menggeledah BUMDes Balokang. Penggeledahan dilakukan atas dugaan penyalahgunaan dana di BUMDes Berkembang Desa Balokang tahun anggaran 2007 sampai 2021.
Dari hasil penggeledahan, tim penyidik mengamankan tumpukan arsip 55 item terkait dokumen dan flashdisk dari ruangan BUMDes yang terletak di sudut sebelah kiri kantor Desa Balokang.
Kajari Kota Banjar H Ade Hermawan SH, MH mengatakan status penyidikan BUMDes Desa Balokang merupakan pengembangan dari penyelidikan yang dilakukan terkait pengelolaan dana BUMDes di Kota Banjar periode tahun 2007 sampai 2021.