KOTA TASIK, RADARTASIK.COM – Pemerintah Kota Tasikmalaya akan mulai membayar cicilan utang ke RSUD dr Soekardjo. Saat ini utang pemkot ke rumah sakit itu mencapai Rp15 miliaran.
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya pun diharapkan bisa mulai membayar cicilan agar cashflow rumah sakit pelat merah itu tidak terganggu.
Wali Kota Tasikmalaya H Muhammad Yusuf mengakui utang itu telah direncanakan akan dibayar. Bahkan, perencanaan pembayaran utang telah dirapatkan bersama Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tasikmalaya.
BACA JUGA: Freeport Jiipe
“Soal utang pemkot ke RSUD itu sedang kita alokasikan. Karena itu kewajiban. Tahun ini memang di APBD murni tak ada alokasinya. Tapi kalau tak dicicil kan terus bertambah utangnya. Makanya kita alokasikan,” ujar Yusuf kepada wartawan saat menghadiri kegiatan di Jalan Letnan Harun Indihiang, Sabtu 16 Juli 2022.
Menurutnya, piutang rumah sakit bakal terus bertambah apabila dibiarkan. Hal itu melihat tingkat kunjungan pasien, terutama pengguna layanan akses bagi warga kurang mampu cukup tinggi.
“Karena hal ini kan terus tambah kalau dibiarkan, Kartu Indonesia Sehat (KIS) juga terus diberikan dan digunakan masyarakat tak mampu walaupun ya anggaran kita tak ada,” katanya.
BACA JUGA: Bursa Transfer Serie A: Rumor Dybala, Gleison Bremer, De Ketelaere, de Ligt, dan Andrea Petagna
Wali kota sudah menginstruksikan BPKAD segera memproses alokasi itu. Walaupun berapa kesanggupan daerah. Dengan beragam pertimbangan, minimal setiap kesempatan bisa mencicil untuk bayar.
“Ya berapa dulu lah yang penting dibayar. Tapi RSUD juga harus menagih ke daerah lain. Karena rumah sakit kita kan rujukan menerima pasien dari Kabupaten Tasik, Garut, Ciamis dan lainnya,” tegasnya.
“Pemkot Tasik insya Allah akan membayarnya karena itu kewajiban walaupun anggaran kita terbatas. Tahun lalu saja defisit anggarannya juga cukup besar. Rp106 miliar. Sementara Silpa kita hanya ada Rp49 miliar,” sambung Yusuf.
BACA JUGA: Terinspirasi Fans AS Roma, Mourinho Buat Tato Baru
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Dede Muharam mengatakan disamping pemkot, Pemkab Tasikmalaya pun menunggak sampai Rp 4,6 miliaran.
Diharapkan, keduanya bisa membayarkan kewajiban agar cashflow RSUD tidak terdampak signifikan. “Kita akan dorong, namun paling tidak di perubahan bisa dicicil meski tidak signifikan. 2023 harus tercover kalau bisa,” tegas Dede.
Politisi PKS ini mengestimasi, kebutuhan riil belanja Jamkesos di angka Rp700-800 juta per bulan. Maka wajar, ketika di tahun ini tekor dan menyisakan utang. Mengingat pemkot hanya mengalokasikan Rp2,5 miliar untuk asumsi belanja kesehatan warga tak mampu dalam waktu satu tahun.