RADARTASIK, BANJAR – Wali Kota Banjar Dr Hj Ade Uu Sukaesih meminta setiap unit kerja atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berinovasi.
Selain itu, OPD harus secara konsisten melaksanakan pembangunan reformasi birokrasi, terdiri dari delapan area intervensi yang ada.
"Sehingga mampu membangun zona integritas, sebagai unit percontohan dari implementasi reformasi birokrasi," kata dia kepada wartawan, Senin (4/7/2022).
BACA JUGA:Identitas Orang yang Hanyut di Sungai Citanduy Kota Banjar Diduga Kamisun
Ade menjelaskan, delapan area intervensi reformasi meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan perizinan kapabilitas.
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa.
"Maka dari itu, setiap unit kerja mampu menciptakan inovasi, dan di dalamnya terdapat delapan area intervensi reformasi birokrasi," tegasnya.
BACA JUGA:Banjar Belum Didukung Perda Kemiskinan, Dampaknya Begini
BACA JUGA:Polisi Ungkap Ciri-Ciri Pencuri Motor di Konveksi, Banjar
Hal tersebut sesuai dengan misi pertama kepala daerah, yakni meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan akuntabel.
Selain itu, semua aparatur sipil negara (ASN) dituntut harus menjadi pelayan masyarakat dengan baik.
"Bukan malah minta dilayani oleh masyarakat, karena kita semua sebagai abdi negara harus mampu melayani masyarakat dengan baik," ujarnya.